Makalah Penyusunan Rencana Ongkos Dan Pendanaan

Makalah Penyusunan Rencana Biaya dan Pendanaan

oleh: Daulat P. Sibarani

BAB I

PENDAHULUAN

Kebijakan desentrelisasi pendidikan di Indonesia menuntut kenaikan kesanggupan daerah dalam mengembangkan pendidikan masing-masing. Akan namun meskipun demikian, pada faktanya, menyangkut pendanaan dan pembiyaan pendidikan, sekolah-sekolah negerti tetap saja tidak mampu berbagi kreatifitas dan inovasinya dengan baik dalam penelusuran sumbe-sumber ongkos selain dari anggaran pemerintah. Pentingnya penyusunan rencana pembiayaan pendidikan tidak cuma dipandang dalam tataran kesuksesan sekolah semata-mata, akan tetapi juga harus diperhatikan selaku aspek keberhasilan investasi negara. Artinya bahwa penyusunan rencana pembiayaan pendidikan yang akurat akan menciptakan output pendidikan yang maksimal. Pada tataran sekolah, pembiayaan pendidikan di sini dimaksudkan selaku dana yang diperlukan untuk kebutuhan akan human resources dan fisikal. Lebih lanjut, makalah ini akan mencoba menguraikan wacana penyusunan rencana ongkos dan pendanaan dan beberapa hal berkaitan dengan studi tersebut.

BAB II

PEMBAHASAN

Makalah Penyusunan Rencana Biaya dan Pendanaan

A. Kebijakan Pemerintah Dalam Pendanaan Pendidikan
Pendanaan pendidikan nasional disusun dengan mengacu kepada aturan perundangan yang berlaku. Bila dirinci maka mampu dikatakan bahwa pendanaan dan pembiayaan pendidikan nasional akan mengacu kepada :[1]

• Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional
• Program pembangunan pendidikan 

Dalam UUSPN no. 20/2003, pasal 46 ayat 1 disebutkan bahwa pedanaan pendidikan ialah tanggung jawab pemerintah, pemerintah kawasan dan masyarakat.

1. Mekanisme Penentuan Anggaran Pendidikan
Mekanisme penentuan budget pendidikan dimulai dari musywarah pembangunan desa yang di dalamnya sudah tergolong dibahas sekolah yang berada di desa tersebut. Tetapi di pihak lain, sekolah juga mengajukan anggaran sekolah yang disebut dengan Rencana Anggaran Belanja Sekolah yang diajukan terhadap dinas Pendidikan setempat. Selanjutnya hasil Musbangdes digabungkan di kecamatan sehingga oleh pihak camat diidentifikasi dan diolah menjadi usulan daftar kegiatan pembangunan (UKDP) pada tingkat kecamatan yang di dalamnya telah tergolong program dinas yang berada di kecamatan. UKDP dari kecamatan bersama dengan tawaran dinas teknis di tempat diserahkan terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dinas teknis di kecamatan antara lain yaitu cabang dinas pendidikan kecamatan.

Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten, setiap usulan rencana anggaran terseut dibawa ke rapat koordinasi pembangunan kabupaten untu mentukan prioritas pembangunan diikuti anggarannya. Hasilnya kemudian menampung program kerja kabupaten/kota yang dianalisis kembali oleh panitia anggaran kabupaten/kota di bawah kerjasama sekretaris tempat.

Setelah dianalisa maka akhirnya ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang nantinya akan menjadi RAPBD untuk diajukan ke legislatif. Rapetada ini sudah diperikas oleh masing-masing dinas tergolong dinas pendidikan, sehingga ada kesesuaian antara ajuan dengan yang disetujui baik acara maupun anggaran yang diharapkan untuk melaksanakan program tersebut.

Usulan budget tersebut berikutnya dibahas oleh DPRD kabupaten dalam bentuk dengar pertimbangan dengan Bupati/Walikota dan dinas teknis untuk mengetahui detail program dan anggaran yang diharapkan. Hasil rapat penyusunan budget ini dalam bentuk rapetada diajukan kepada pihak legislatif daerah untuk dibahas dan selanjutnya sesudah dianggap sesuai dengan ketentuan dan sesuai pula dengan anggaran yang tersedia, oleh pihak DPRD diterbitkan peraturan menjadi APBD.

2. Prioritas Pendanaan Pendidikan
Skala prioritas pendanaan pendidikan didasarkan pada:

• Keberpihakan pemerintah kepada anak yang kurang beruntung alasannya adalah aspek ekonomi, geografi dan sosial budaya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
• Tuntutan prioritas karena adanya pergeseran kebijakan pendidikan.
• Prediksi pertumbuhan kesanggupan keuangan negara dan kesempatanpenduduk kepada pendidikan.

Keterbatasan dana pendidikan dari pemerintah pusat menuntut kemampuan pemerintah kawasan untuk mengakali pendanaan tersebut. Baik dengan menggunakannya seefektif mungkin atau dengan mencari sumber dana lainnya.

3. Fungsi Pembiayaan Pendidikan
Fungsi pembiayaan pendidikan adalah:

• Memperjelas pemihakan terhadap penduduk miskin dan yang kurang mujur yang lain.
• Memperkuat otonomi dan desentralisasi pendidikan;
• Sebagai insentif dan disinsentif bagi peningkatan kualitas pendidikan secara berkesinambungan.

Pemihakan planning pembiayaan penddikan terhadap masyarakt miskin dilakukan dengan penghilangan kendala biaya yang sering menjadi hambatan bagi para masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya, dengan begitu program wajib berguru 9 tahun mampu terealisasi dengan baik dan merata. Biaya yang selama ini ditanggung oleh orang bau tanah yakni:

• Biaya Operasi Satuan Pendidikan.
• Biaya langsung.
• Biaya investasi

Dengan adanya rencana pembiayaan pendidikan yang berpihak kepada rakyat miskin, maka biaya yang harus ditanggung oleh orang tua siswa hanya ongkos pribadi seperti biaya, baju seragam dan sebagainya. Sedangkan Insentif dan disinsentif dimaksudkan untuk mendorong munculnya klreatifitas, semangat dan hal-hal yang semacamnya yang mendorong acara peningkatan mutu pendidikan.[2]

4. Rencana Pembiayaan
Pembiayaan pendidikan di sini mampu dibagi kepada dua kelompok adalah pembiyaan pembangunan pendidikan yang dihitung berdasarkan struktur pembiayaan pemerintah yang terdiri atas:

• Biaya operasional dan
• Investasi

Investasi kemudian dikelompokkan lagi dalam tiga hal:

• Peningkatan mutu.
• Pengembangan fasilitas dan prasarana
• Pengembangan kapasitas pengelolaan.

Sedangkan yang kedua ialah rencana pembiyaan program prioritas. Penentuan acara prioritas ini menjadi wewenang sekolah masing.

B. Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Dan Sumber Dana
Identifikasi pembiayaan dan sumber dana membutuhkan manajemen yang bagus, dan administrasi yang bagus membutuhkan dana. Dengan identifikasi sumber ongkos yang akurat, maka diharapkan tidak akan terjadi kesalahan dalam menentukan budget pendidikan sekolah.[7]

Pada umumnya, ongkos pendidikan di negara Indonesia ialah tanggung jawab bareng antara sekolah dengan pemerintah dan penduduk . Dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pendidikan mampu dibilang selaku penanaman ivestasi negara dalam dunia pendidikan. Karena keberhasilan pendidikan akan menghasilkan sumber daya insan yang tinggi, dan SDM yang tinggi ini nantinya akan menguntungkan negara.

Akan namun, salah satu efek negatif yang menjadi kecenderungan umum sekolah-sekolah negeri dikala ini adalah tidak adanya kreatifitas sekolah dalam mencari sumber ongkos selain dari tiga sumber di atas. Hal ini bahu-membahu mampu dimengerti tidak adanya sistem mendukung. Inisiatif sekolah mencari dana di luar mengakibatkan resiko yang akan ditanggung oleh pihak sekolah sendiri. Dengan begitu, ketika ini dibutuhkan pola dasar yang terang bagi institusi pendidikan dalam mengeloloa sumber daya biaya yang mampu mereka dapatkan, dan menjadi tanggung jawab bareng .

Pencarian dan pengalokasian biaya pendidikan juga perlu diidentifikasi dengan baik oleh pihak sekolah. Penghitungan ongkos pendidikan diputuskan oleh:

• Komponen aktivitas.
• Biaya satuan yang meliputi honor guru, sarana dan prasarana, bantuan PBM.
• Pembiyaan pengadaan
• Pembiyaan pemeliharaan.

Indentifikasi yang tidak tepat dalam hal ini akan menimbulkan kemerosotan kualitas pendidikan yang hendak tampakpada output pendidikan, yaitu rendahnya sumber daya lulusan-lulusan sekolah. Jadi efesiensi biaya akan sungguh besar lengan berkuasa dalam memajukan mutu pendidikan. Efesiensi ongkos di sini menunjukkan pengutamaan pada alokasi budget atau penggunaan dana terhadap proses aktivitas berguru mengajar.

Dengan senantiasa berubahnya sumber biaya, jumlah, kebutuhan pendidikan maka setiap tahun alokasi dana mesti dibaharui dan tetap diorientasikan kepada mutu. Menetukan sumber dana dan jumlah yang bisa ditemukan untuk membiayai acara acara dan kegiatan operasional sekolah sangatlah penting dikerjakan dengan akurat.

Beberapa sumber dana acara dan operasioanl sekolah ialah selaku berikut:

• BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
• DIPA (khusus MIN) yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Dana ini merupakan dana yang berada dibawah kementrian agama. Dalam DIPA inilah lalu ongkos operasional khusus sekolah dicantumkan.
• Dana Masyarakat melalui Komite Sekolah.
• APBD Kabupaten atau Kota.
• Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat (Depdiknas/Depag).
• Donatur (Perusahaan/industri, alumni, dsb)

Selain itu, tunjangan atau dana yang ditemukan oleh pihak sekolah mampu juga tidak dalam bentuk uang, seperti berikut:

• Pembagian buku teks oleh Pemerintah.
• Pelatihan guru yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi.
• Bahan bangunan dan tenaga dari masyarakat yang dipakai untuk membangun mushalla atau kemudahan lainnya.

C. Prioritas Pembiayaan
Adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan dana yang ada mengharuskan pihak sekolah untuk bijaksana dalam mengidentifikasi kebuthan primer yang harus segeran dan harus dipenuhi dari kebutuhan pokok yang lain yang mampu ditunda. Dalam hal ini, mirip dijelask di atas bahwa sekolah berwenang untuk menetukan priorias pembiayaan masing-masing. Pengidentifikasian antara kebutuhan primer dan sekunder ini diperlukan akan menciptakan efektifitas pembiayaan. Efektifitas pembiyaan ini menjadi penting sebab ia ialah salah satu ukuran efesiensi.

Selain itu, dalam merumuskan rencana pembiayaan dan pendanaan pendidikan perlu diamati bahwa program acara tidak cuma dihitung menurut ongkos tetapi juga waktu dan amat penting menseleksi pengguna dana operasional. Pemborosan waktu dalam pendidikan mempunyai arti pemborosan ongkos. Selanjutnya, ada beberapa aspek yang sungguh berperan dalam kenali prioritas keperluan, adalah:

• Tujuan pendidikan yang ingin diraih.
• Prioritas acara pendidikan yang menekankan terhadap mutu dan kuantitas.
• Upaya pemerataan potensi pendidikan.
• Alokasi sumber daya.

Perencanaan pembiyaan dan pendanaan pendidikan juga mesti mengamati output pendidikan. Output pendidikan ada dua macam:

• Konsumsi ialah yang berhubungan dengan kesenagan dan kegembiraan dan yang semacamnya yang didaptkan oleh siswa, dan
• Investment yang bekerjasama dengan kenaikan ketrampilan, produktufitas individu dan masyrakat.

Program pembiayaan sekolah memiliki dua dimensi:

• Dimensi alokasi yang berkaitan dengan formula yang digunakan oleh pemerintah pusat untuk mengkalkulasikan dana sekolah.
• Revenue yang berafiliasi dengan sumber-sumber penerimaan sekolah.

D. Rencana Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan
Kajian yang luas ihwal hubungan pendidikan dengan ekonomi telah dikaji di Amerika dan Inggris. Kajian dan penerapan kajian tersebut sudah mengahasilkan suatu progresif yang membuat puas dalam perkembangan dan pertumbuhan pendidikan. Topik kajian hubungan antara pendidikan dan ekonomi mencakup donasi pendidikan terhadap kemajuan ekonomi; tugas tenaga pendidik dalam perkembangan ekonomi; ongkos dan pembiayaan dalam pembangunan pendidikan.[3]

Perencanaan pembiayaan dan pendanaan pendidikan bisa didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip-prinsip ekonomi sungguh menolong untuk memeriksa dan menetapkan rencana pembiayaan dan pendanaan pendidikan. Bantuan evaluasi Ekonomi dalam hal ini akan terlihat pada akurasi dan efesiensi ongkos pendidikan tersebut.

Perencanaan pembiayaan dan pendaaan pendidikan akan sungguh kuat terhadap produktifitas pendidikan[4] sebagai hasil dari proses administrasi yang memiliki fungsi buatan yang menunjukkan kinerja pendidikan, terutama kinerja sekolah yang terlihat pada output manajemen dalam bentuk pelayanan maupun lulusan. Karenanya fungsi perncanaan pembiayaan dan pendanaan produksi pendidikan ialah hal yang penting untuk memastikan investasi pendidikan memberi keuntungan.

Dalam mengecek penyusunan rencana pembiayaan dan pendanaan pendidikan, kita mesti melihat terhadap unsur-komponen pendidikan yang memerlukan dana. Secara sederhana, mampu dibilang bahwa untuk mencapai output pendidikan yang bagus, pendidikan dengan segala unsurnya memerlukan dana yang dimanajemeni dengan baik.[5] Unsur-komponen ini mampu dikelompokkan kepada dua hal adalah

• Human resources
• Fisikal

Human resources atau human input ialah segara sumber daya insan yang diperlukan dalam mengerjakan acara pendidikan baik eksekutif, tenaga pendidik, satpam dan lain sebagainya. Sedangkan Input fisikal yakni berbentukfasilitas maupun prasaran yang dibutuhkan dalam mengerjakan akitivitas pendidikan mirip ruang kelas, meja, buku, perpustakaan, lapangan dan lain sebagainya. Pengelompokan penyusunan rencana pembiayaan dan pendanaan pendidikan yakni menurut bentuk kebutuhan pendidikan tersebut, apakah bersifat operasional maupun merupakan keperluan sisiwa.

1. Kebutuhan Operasional Sekolah
Seperti disebutkan sebelumnya bahwa input sekolah terdiri dari dua hal adalah sumber human dan fisik. Kedua input ini kemudian diproses dan digabungkan yang menghasilkan output pendidikan yang berbentuksiswa-siswa lulusan sekolah tersebut. Kebutuhan operasional sekolah dapat diidentifikasi oleh kepala sekolah bersama dengan penduduk dan pemerintah. Biaya-biaya operasional ini berupa direct cost ialah biaya eksklusif yang diperlukan agar acara mencar ilmu mengajar dapat berlangsung.

2. Kebutuhan Siswa
Cara utama untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah yakni dengan berupaya untuk memperlancar akitivitas berguru siswa dan hal ini cuma akan terwujud dengan memenuhi kebutuhan belajarnya. Kebutuhan-keperluan siswa yang harus dipenuhi mampu berbentukfisik mirip ruang belajar, papan tulis, perpustakaan, buku dan sebagainya ataupun dalam bentuk non-fisik seperti kemampuan mengajar para tenaga pendidik dan sebagainya.

Dengan banyaknya kebutuhan siswa yang harus dipenuhi dalam meraih mutu yang cantik dalam pendidikan, dan dengan terbatasnya dana sekolah maka sekolah mesti bisa mengutamakan kebutuhan primer dari beberapa keperluan sekunder lainnya, mengkalkulasikan item kebutuhan dan mengalokasikan dananya.

Selain dari beberapa faktor di atas, baik dalam pembiayaan human dan fisikal reseorces, kebutuhan operasiinal dan keperluan siswa, tingkat ekonomi orang renta para siswa mesti menjadi input yang signifikan dalam merumuskan rencana pembiayaan dan pendanaan pendidikan.[6] Karena bagaimanapun juga, pendanaan dan pembiyaan pendidikan merupakan tanggung jawab bareng sekolah dengan pemrintah dan masyarakat. Pengacuhan akan faktor tingkat ekonomi orang renta siswa dalam menyusun rencana pembiyaan dan pendanaan pendidikan akan menciptakan kesenjangan peran antar sekolah dan penduduk . Bila ini terjadi, maka kemungkinan besar rencana pembiayaan tersebut tidak akan mampu dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

• Depdiknas, Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009. Jakarta: Usaid, 2005.
• Kreitner, Robert, Management, cet. IV. Boston: Houghton Mifflin Company, 1989.
• Mulyasa, E., Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 2003.
• Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi. Jakarta: Grasindo, 2003.
• Sagala, Syaiful, Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung: Alfabeta, 2005.
• ____________, Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat. Jakarta: Nimas Multima, 2004.
• Terry, G.R., Principles of management, ed. VI. Georgetown: Richard D. Irwing Inc, t.t.

Footnote
---------------------
[1] Depdiknas, Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009 (Jakarta: Usaid, 2005), h. 97.
[2] Untuk menerima pemahaman yang lebih terperinci ihwal kualitas dan standarnya dalam pendidikan lihat Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi (Jakarta: Grasindo, 2003), h. 67.
[3] Syaiful sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 137.
[4] Syaiful Sagala, Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat (Jakarta: Nimas Multima, 2004), h. 196.
[5] G.R. Terry, Principles of management, ed. VI (Georgetown: Richard D. Irwing Inc, ), h. 4.
[6] E. Mulyasa, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 2003), h. 12.
[7] Bila konsep-rancangan dasar administrasi dipraktekkan dalam pendidikan maka klaim diatas sangat berdalih, lihat Robert Kreitner, Management, cet. IV ((Boston: Houghton Mifflin Company, 1989), h. 9.

Sumber http://makalahmajannaii.blogspot.com

Makalah Administrasi Manajemen Pendidikan

A. Pendahuluan
Selama ini adminitasi cuma dipandang selaku kegiatan tulismenulis belaka. Pandangan orang demikian ini pasti bukan tidak berargumentasi. Secara phisik kegiatan admninistasi memang banyak didominasi dalam aktivitas tulis menulis, baik memakai tangan, alat tulis, mesin ketik atau komputer. padahal banyak teori yang mengatakan kegiatan administrasi lebih dari pada itu. Bahkan ada yang lebih keterlaluan lagi bahwa administrasi hanya dipandang selaku acara penunjang saja dalam melengkapai kegiatan yang ada di lapangan. Tidak seluruhnya pandangan demikian itu benar.

Kegiatan manajemen atau tulis-menulis atau lebih dikenal dengan ketata usahaan di suatu lembaga mempunyai out put yang sangat penting, terkait di aneka macam bidang, baik hukum, sosial maupun ekonomi dan lain-lain, sehingga tidak bisa dipandang kurang penting fungsinya. Lebih-lebih produk manajemen yang berupa dokumen mirip Ijazah, Sertifikat dan surat-surat penting yang lain akan mempunyai nilai tinggi sekali di mata aturan, jikalau akurasi isinya dijamin benar. Oleh alasannya adalah itu keakuratan data administrasi menunutut kejujuran dan kedisiplinan baik pelaksana maupun pengelolanya, karena produk administrasi yang demikian ini biasanya dipakai untuk memperkuat bukti-bukti aturan. Dalam bidang pendidikan, kebutuhan informasi mulai perihal data forum, fasilitas kurikulum sampai dengan data asal dan kondisi ekonomi siswa, banyak ditanyakan baik oleh individual maupun forum-forum pemerintah dan swasta. Dalam rangka menunjukkan pelayanan yang baik bagi penduduk umum, tentu hal ini menjadi tantangan bagi para pemikir administrasi pendidikan untuk membuat format data administrasi pendidikan dan metode pengelolaan data administrasi kependidikan yang bisa mengakomodir banyak sekali kebutuhan. .Seiring dengan perkembangan teknologi yang makin cepat ini, telah barang pasti format manajemen pendidikan harus capable kepada teknologi berita dikala ini.

B. Ciri-ciri Administrasi Manajemen Pendidikan
Administrasi pendidikan dan administrasi yaitu dua istilah yang hampir sama artinya, hanya remaja ini istilah administrasi lebih lebih dikenal dan biasa dipakai di dalam dunia perusahaan/ekonomi ketimbang di dalam dunia pendidikan. Hal tersebut dikarenakan dalam proses manajemen pendidikan terdapat acara manajemen, dimana proses administrasi pendidikan bukan cuma menyangkut urusan-permasalahan material, tetapi juga personal dan spiritual.[1]

Dalam pengenalan ilmu administrasi pendidikan dan administrasi, kiranya sangat perlu pembahasan kali lebih dispesifikkan. Pengelompokan Ilmu Administrasi terdiri atas (a) pengelompokan yang bersifat manajemen lazim, (b) pengelompokan di bidang pembangunan, (c) pengelompokan yang bersifat sektoral, dan (d) pengelompokan atas dasar Pelayanan administratif (administrative services). Pengelompokan yang terakhir yakni pelayanan administratif dijalankan oleh satuan kerja yang disebut dengan Kantor (Perkantoran) atau Manajemen Kantor (Perkantoran). Administrasi Perkantoran bertugas membantu pelaksanaan tugas pokok/tujuan Organisasi/Badan Usaha. Administrasi Kantor/Perkantoran lazimnya disebut “Sekretariat” atau “Tata Usaha” yang bertugas melakukan pelayanan administratif, berupa masalah: Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, dan sebagainya yang bersifat pelayanan intern (internal services).[2] Untuk menemukan ciri-ciri admnistrasi manajemen pendidikan yang ideal tentunya mesti diputuskan dulu ruang lingkup, tujuan fungsi administrasi administrasi pendidikan. di bawah ini akan diuraikan secara singkat bagaimana bantu-membantu peranan administrasi pada lembaga pendidikan :

Pengertian, dasar-dasar administrasi manajemen pendidikan
Administrasi pendidikan acap kali diartikan ialah penyelenggaraan acara-kegiatan pendidikan dan pelayanan belajar yang dikontrol atau diurus secara sistematik untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sekolah, administrasi merupakan sebagai unit yang memberikan pelayanan berguru dan bertanggung-jawab atas mutu alumninya sekolah tersebut.[3]Administrasi administrasi pendidikan sebagai suatu system yang terkait dengan sebuah institusi pendidikan didalamnya tentunya ada serangkaian acara atau proses koordinasi sejumlah orang yang mengkoordinasikan acara yang saling bergantung satu-sama yang lain untuk mencapai atujuan secara optimal

Scope Administrasi Manajemen Pendidikan
Pada dasarnya, ilmu admnistrasi ialah ilmu terapan dari sosiologi, psikologi serta antropologi. Dimana administrasi pendidikan dekat relevansinya dengan metode pengelolaan sumber daya insan yang bermaksud untuk meningkatkan kualitasnya. Di sekolah, guru sebagai tenaga pengajar akan melaksanakan fungsi administrasi pembelajaran, mengelola murid, mengukur pertumbuhan murid dan aktivitas berguru yang lain yang dilaksanakan di sekolah formal.

Setiap kegiatan di dalam proses administrasi pendidikan di arahkan untuk meraih tujuan pendidikan. tujuan pendidikan tergambar di dalam kurikulum sekolah masing-masing. Adanya unsure tujuan ini menyebabkan perlunya pengadministrasian pelaksanaan kurikulum yang menjadi tugas dan tanggung-jawab kepala sekolah bareng guru-guru dan pegawai sekolah lainnya.[4]

Melihat uraian tersebut, bahwa ranah administasi manajemen pendidikan yakni focus aktivitas pada kegiatan manajemen pendidikan. Dimana para pelaksananya adalah : 1)pemerintah sebagai pramusaji keperluan sekolah dan, 2). Sekolah selaku pelaksana tekhnis acara pembelajaran. Kerjasama antara pemerintah dengan fihak sekolah ( guru, pegawai, kepala sekolah ) ialah kontak manajemen manajemen pendidikan dan nantinya akan membuat suasana manajerial yang beroreintasi kepada mengembangkan mutu pendidikan di sekolah.

Dari uraian di atas, bahwa ranah admnistrasi manajemen pendidikan harus didukung oleh ilmu pengetahuan wacana tujuan pendidikan serta aneka macam wahana untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Wahana pendukung tersebut mencakup : ilmu-ilmu yang berhubungan mirip, psikologi pendidikan, sosiologi pendidikan, antropologi, ilmu komukasi, dan bimbingan. Ilmu-ilmu tersebut akan menawarkan dasar dalam pengelolaan murid yang menjadi bidang garapan admnistrasi pendidikan.[5]

3. Administrasi Manajemen Sekolah
Pentingnya manajemen dalam sebuah instansi menjadikan bagian yang penting dalam roda tata manajemen sekolah. Administrasi itu sendiri merupakan sebuah upaya menyebabkan acara dan koordinasi anggota organisasi serta bagian – unsur lainnya menjadi efektif dan efisien. Tanpa disadari manusia senantiasa dikaitkan dan dibingungkan dengan prosedur problem administrasi, sebab tata manajemen itu sendiri berafiliasi dengan suatu “purpose”, cara – cara individu melakukan pekerjaan , serta pemanfaatan sumber – sumber yang ada secara efektif dan efisien.

4. Fungsi-fungsi Manajemen Administrasi pendidikan
Dalam pembahasan ini akan diuraikan secara singkat fungsi-fungsi administrasi manajemen dalam pendidikan yang diantaranya adalah:

• Perencanaan organisasi
• koordinasi
• komunikasi
• oraganisasi
• supervisi-kepegawaian-pembiayaan
• penilaian[6].

Dengan eksisnya sebuah tata administrasi yang tertib dan terstruktur serta kuat menimbulkan daya kerja dalam sebuah instansi lebih efektif dan efisien. Adapun untuk menguatkan hal tersebut tata administrasi dalam suatu sekolah diklasifikasikan sebagai berikut [7]:

Administrasi Kesiswaan
Adapun job dari tenaga adminsitrasi kesiswaan meliputi;

• Mengisi buku induk siswa
• Mengisi nilai raport pada buku induk siswa
• Mencatat keadaan siswa, berkenaan dengan presensi siswa
• Pengisian buku klapper
• Pelayanan manajemen kesiswaan
• Mencatat dan membukukan mutasi siswa
• Administrasi Kurikulum
• Menyusun suatu kurikulum selaku fatwa proses kegiatan berguru dan mengajar dalam suatu instansi guna mensukseskan dan memperlancar acara yang eksis di instansi tersebut.[8]
• Administrasi Kepegawaian
• Adapun job dari tenaga administrasi kepegawaian mencakup ;
• Membuat buku induk pegawai
• Mempersiapkan undangan peningkatan pangkat pegawai negeri, prajabatan, Karpeg, cuti pegawai, dan lain – lain.
• Membuat inventarisasi semua file kepegawaian, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga tata administrasi.
• Membuat laporan berkala kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan.
• Membuat laporan data sekolah dan pegawai.
• Mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran.
• Mempersipkan surat keputusan Kepala Sekolah ihwal proses KBM, surat peran, surat kuasa, dan lain – lain.[9]

Administrasi Keuangan
Adapun job dari tenaga administrasi keuangan mencakup:

• Membuat file keuangan sesuai dengan dana pembangunan.
• Membuat laporan data ajuan pembayaran honor, rapel ke Pemerintah Kota.
• Membuat pembukuan penerimaan dan penggunaan dana pembangunan.
• Membuat laporan dana pembangunan pada selesai tahun anggaran.
• Membuat laporan Rancangan Anggaran Pendapatan Bantuan Sekolah ( RAPBS ).
• Membuat laporan tribulan dana Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ).
• Menyetorkan pajak PPN dan PPh.
• Membagikan honor atau rapel.
• Menyimpan dan menciptakan arsip peraturan keuangan sekolah.

• Administrasi Perlengkapan/Inventerisasi
• Job dari tenaga administrasi yang berkecimpung dalam inventarisasi mencakup
• Mengklasifikasikan setiap item yang hendak diinventasisasi.
• Mengisi kalangan inventaris.
• Mengisi golongan non inventaris.
• Memberikan isyarat ataupun nomor pada barang inventaris.
• Memberikan kode ataupun nomor pada barang non inventaris.
• Mencatatkan dan mengisi barang inventaris apa saja pada buku induk inventaris.
• Mencatat penerimaan barang inventaris dan non inventaris.
• Membuat daftar penggunaan barang inventaris.
• Mencatat daftar penggunaan barang inventaris.
• Membuat planning penambahan barang inventaris.
• Membuat laporan setiap tribulan atau tahunan.

ADMINISTARASI MANAJEMEN NON PENDIDIKAN
Dalam manajemen administrasi, tentunya bukanya hanya dalam aspek pendidikan saja yang meningkat , tetapi masih banyak macam dan ragam manajemen administrasi. Di bawah ini akan diuraikan secara singkat beberapa bidang-bidang manajemen

A. Beberapa Kelompok-golongan Administrasi Manajemen Non-pendidikan
Pengelompokan Ilmu Administrasi terdiri atas (a) pengelompokan yang bersifat manajemen administrasi biasa , (b) pengelompokan di bidang pembangunan, (c) pengelompokan yang bersifat sektoral, dan (d) pengelompokan atas dasar Pelayanan administratif (administrative services). Pengelompokan yang terakhir ialah pelayanan administratif dijalankan oleh satuan kerja yang disebut dengan Kantor (Perkantoran) atau Manajemen Kantor (Perkantoran). Administrasi Perkantoran bertugas membantu pelaksanaan peran pokok/tujuan Organisasi/Badan Usaha. Administrasi Kantor/Perkantoran lazimnya disebut “Sekretariat” atau “Tata Usaha” yang bertugas melaksanakan pelayanan administratif, berbentukurusan: Kerumahtanggaan, Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, dan sebagainya yang bersifat pelayanan intern (internal services).

Manajemen administrasi juga merupakan bagian dari administrasi yang menawarkan isu layanan bidang administrasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan memberi efek kelancaran pada bidang yang lain. Kegaitan manajemen administrasi antara lain :

• Pengadministrasian seluruh aktivitas
• Menginventarisasi perlengkapan kantor
• Penyediaan gosip yang dibutuhkan untuk kepentingan manajemen.
• Melakukan pengasrsipan data sehingga gampang untuk diakses oleh yang memerlukan.[10]

Perkembangan ilmu administrasi administrasi tidak mampu terlepas dari seorang ekonom yang melaksanakan risset penting dalam mengembangkan ilmu administrasi manajemen. Beliau yakni Hennry Fayol[11], seorang peneliti yang terlatih dalam menyebarkan lmu Administrasi. Dibawah ini ada beberapa bantalan an ia dalam mengembangkan ilmu manajemen administrasi, yang diantaranya adalah :

• Upaya yang dijalankan oleh Henry Fayol dalam usaha menyelamatkan industri pertambangan yang mengalami kemunduran.
• Diperlukan latihan dan teori Administrasi, serta upaya yang dilakukan oleh Henry Fayol untuk memenuhi keperluan tersebut.
• Perlunya pengajaran Administrasi yang bersitat biasa , menurut Henry Fayol. Beliau menganjurkan latihan Administrasi bagi jabatan pimpinan.

A. Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan muncul alasannya adalah adanya permintaan dan kebutuhan bagi negara-negara yang sedang meningkat , yang berusaha menangani masalah-problem keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh prinsip-prinsip dan teori-teori dari Administrasi Negara yang tradisional, yang dikembangkan di negara-negara Barat, khususnya di negara Amerika Serikat dicicipi tidak sesuai lagi negara-negara yang sedang berkembang.

Oleh alasannya adalah itu Administrasi Pembangunan yaitu Administrasi Negara yang berorientasi terhadap pembangunan. Di samping itu Administrasi Pembangunan juga masih mendasarkan diri atas prinsip-prinsip dan analisis Administrasi Negara. Beberapa usulan dan definisi Administrasi Pembangunan telah dikemukakan oleh beberapa mahir sebagai bahan perbandingan dan untuk memperluas pengetahuan. Selanjutnya dikemukakan perbedaan antara Administrasi Negara dan Administrasi Pembangunan untuk lebih memperjelas batas-batas dan ruang lingkupnya[12].

________________
Lihat footnote di sini ya

DAFTAR FUSTAKA

• Syaiful Sagala, Administrasi Pendidikan Kontemporer, cet.1( Bandung: ALFABETA, 2005
• Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Gunung (Jakarta: Agung. 1996
• Handoyo, T. Hani, Manajemen. Edisi 2,( Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003
• Jones, Malcolm J, “CURRICULUM DEVELOPMENT, S1 Engineering Programs in Indonesia”,( Jakarta: Directorate General of Higher Education. EEDP, 2000
• Surya Subrata, Manajemen Pendidikan di Sekolah,( Jakarta. PT.Rineka Cipta, 2004
• Nasution.M.N Manajemen Mutu Terpadu, (Jakarta :Ghalia Indonesia, 2004
• Sri Sujati Kadarisman, Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Aditya Utama, 1994
• M. Ngalim Purwanto, manajemen dan Supervisi Pendidikan( Bandung: Rosdakarya, 1987
• www.google.com.

Sumber http://makalahmajannaii.blogspot.com

Makalah Administrasi Pergantian Organisasi

Makalah Manajemen Perubahan Organisasi

Oleh: Rudy Pramudyanto

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi lingkungan pekerjaan yang makin dinamis dan terus berganti, maka organisasi dituntut untuk mampu mengikuti keadaan. Jika tidak maka bersiaplah organisasi tersebut untuk mati. Hal ini selaku konsekuensi hidup pada dikala ini dmana persaingan antar organisasi senantiasa berubah. Ekonomi global membawa pesaing yang tiba dari aneka macam tempat. Organisasi yang berhasil adalah organisasi yang mampu berubah untuk menghadapi kompetisi, mereka akan tangkas, bisa secara cepat berbagi inovasi-inovasi baru dan siap menghadapi kompetisi baru. Akan namun pergeseran dilaksanakan secara matang lewat banyak sekali ajaran apalagi dahulu.

Perubahan mempunyai arti Membuat sesuatu menjadi lain. Melakukan pergantian haruslah dengan planning yang matang, Perubahan terpola disini tujuannya yaitu aktivitas pergeseran yang disengaja dan berorientasi pada tujuan. Adapun beberapa tujuan pergantian yaitu :

• Perubahan mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi untuk mengikuti keadaan terhadap pergeseran lingkungan.
• Perubahan mengupayakan perilaku karyawan.
• Pertanyaan berikutnya yaitu siapakah yang melaksanakan pergantian ? Yang melaksanakan pergantian ialah “Agen Perubahan”. Agen Perubahan adalah orang yang bertindak selaku katalis dan memikul tanggung jawab mengurus kegiatan pergeseran, ini mampu berupa : Manajer, Karyawan atau Konsultan dari luar.

Dikaitkan dengan konsep “Globalisasi”, maka Michael Hammer dan James Champy menuliskan bahwa Ekonomi Global mempunyai efek terhadap 3C, ialah Customer, Competition, dan Change. Pelanggan menjadi penentu, pesaing semakin banyak, dan perubahan menjadi konstan. Tidak banyak orang yang suka akan pergantian, namun walau begitu perubahan tidak mampu dihindarkan. Harus dihadapi. Karena hakikatnya memang seperti itu maka diharapkan satu Manajemen Perubahan supaya proses dan dampak dari perubahan tersebut mengarah pada titik aktual.

BAB II
PEMBAHASAN

A. PERMASALAHAN DALAM PERUBAHAN

Banyak persoalan yang bisa terjadi ketika pergantian akan dikerjakan. Masalah yang paling kerap dan menonjol yakni “Penolakan atas Perubahan itu sendiri”. Istilah yang sangat populer dalam administrasi ialah Resistensi Perubahan (Resistance To Change). Penolakan atas pergeseran tidak selalu negatif, justru alasannya adalah adanya penolakan tersebut maka pergeseran tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penolakan atas pergantian tidak senantiasa muncul dipermukaan dalam bentuk yang tolok ukur. Penolakan bisa terperinci kelihatan (Eksplisit) dan secepatnya, contohnya mengajukan protes, mengancam mogok, demonstrasi, dan sejenisnya; atau mampu juga tersirat (Implisit), dan lambat laun, misalnya loyalitas pada organisasi menyusut, motivasi kerja menurun, kesalahan kerja meningkat, tingkat absensi meningkat, dan lain sebagainya.

Mengapa Perubahan Ditolak ?

Untuk kebutuhan analitis, mampu dikategorikan bahwa sumber penolakan atas pergantian, ada 2 (dua), adalah penolakan yang dijalankan oleh Individual dan yang dikerjakan oleh kalangan atau Organisasional.

1. RESISTENSI INDIVIDUAL

Karena problem kepribadian, persepsi, dan kebutuhan, maka individu punya kesempatanselaku sumber penolakan atas pergantian.

a. Kebiasaan :

Kebiasaan ialah contoh tingkah laris yang kita tampilkan secara berulang-ulang sepanjang hidup kita, sehingga terbentuk satu pola kehidupan sehari-hari. Jika pergeseran besar lengan berkuasa besar terhadap acuan kehidupan tadi maka muncul prosedur diri, yakni penolakan.

b. Rasa Aman :

Jika kondisi sekarang sudah menunjukkan rasa kondusif, dan kita memiliki kebutuhan akan rasa kondusif relatif tinggi, maka kesempatanmenolak pergeseran pun besar. Mengubah cara kerja padat karya ke padat modal menimbulkan rasa tidak aman bagi para pegawai.

c. Faktor Ekonomi :

Faktor lain selaku sumber penolakan ialah soal menurunnya pemasukan.

d. Takut Akan Sesuatu Yang Tidak Diketahui :

Sebagian besar perubahan tidak gampang diprediksi karenanya. Oleh sebab itu muncul ketidak pastian dan keraguraguan. Kalau kondisi sekarang telah pasti dan keadaan nanti sesudah pergeseran belum pasti, maka orang akan cenderung memilih kondisi kini dan menolak pergantian.

e. Persepsi :

Cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Cara pandang ini menghipnotis perilaku. Pada awalnya acara keluarga berencana banyak ditolak oleh masyarakat, alasannya adalah banyak yang memandang program ini bertentangan dengan ajaran agama, sehingga menyebabkan sikap negatif.

B. RESISTENSI ORGANISASIONAL

Organisasi, pada hakekatnya memang konservatif. Secara aktif mereka menolak pergantian. Misalnya saja, organisasi pendidikan yang mengenalkan dogma keterbukaan dalam menghadapi tantangan ternyata ialah forum yang paling sulit berubah. Sistem pendidikan yang kini berlangsung di sekolah-sekolah hampir ditentukan relatif sama dengan apa yang terjadi dua puluh lima tahun yang lalu, atau bahkan lebih. Begitu pula sebagian besar organisasi bisnis. Terdapat enam sumber penolakan atas pergeseran :

a. Inersia Struktural :

Artinya penolakan yang terstrukur. Organisasi, lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian peran, disiplin, dan lain sebagainya menghasilkan stabilitas. Jika pergeseran dikerjakan, maka besar kemungkinan stabilitas terganggu.

b. Fokus Perubahan Berdampak Luas :

Perubahan organisasi mustahil terjadi hanya difokuskan pada satu bab saja karena organisasi merupakan suatu tata cara. Jika satu bab dubah maka bagian lain pun terpengaruh olehnya. Jika manajemen mengubah proses kerja dengan teknologi baru tanpa mengubah struktur organisasinya, maka pergantian sulit berjalan tanpa kendala.

c. Inersia Kelompok Kerja :

Ketika individu mau mengganti perilakunya, norma kalangan punya potensi untuk menghalanginya. Sebagai anggota serikat pekerja, selaku pribadi kita oke atas suatu pergantian, namun jikalau pergeseran itu tidak sesuai dengan norma serikat kerja, maka pinjaman perorangan menjadi lemah.

d. Ancaman Terhadap Keakhlian :

Perubahan dalam pola organisasional mampu mengancam keakhlian kalangan kerja tertentu. Misalnya, penggunaan komputer untuk merancang suatu desain, mengancam kedudukan para juru gambar.

e. Ancaman Terhadap Hubungan Kekuasaan Yang Telah Mapan :

Mengintroduksi sistem pengambilan keputusan partisipatif kerap kali mampu dipandang sebagai bahaya kewenangan para penyelia dan manajer tingkat menengah.

C. MENGATASI PENOLAKAN ATAS PERUBAHAN

Stephen P. Robbins dalam bukunya Organizational Behavior merekomendasikan 6 (enam) seni manajemen yang bisa dipakai untuk menanggulangi Resistensi perubahan :

1. Pendidikan dan Komunikasi :

Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, balasan, dari diadakannya pergantian terhadap semua pihak. Komunikasikan dalam berbagai macam bentuk. Ceramah, diskusi, laporan, presentasi, dan bentuk-bentuk lainnya.

2. Partisipasi :

Ajak serta semua pihak untuk mengambil keputusan. Pimpinan cuma bertindak selaku fasilitator dan motivator. Biarkan anggota organisasi yang mengambil keputusan.

3. Memberikan kemudahan dan pemberian :

Jika pegawai takut atau khawatir, kerjakan konsultasi atau bahkan terapi. Beri pelatihan-pelatihan. Memang mengkonsumsi waktu, tetapi akan menghemat tingkat penolakan.

4. Negosiasi :

Cara lain yang juga bisa dijalankan adalah melakukan perundingan dengan pihak-pihak yang menentang pergeseran. Cara ini bisa dijalankan kalau yang menentang memiliki kekuatan yang tidak kecil. Misalnya dengan serikat pekerja. Tawarkan alternatif yang bisa menyanggupi cita-cita mereka.

DAFTAR PUSTAKA

• Kurt Lewin, Field Theory in Social Science, 1951
• Michael Hammer dan James Champy, Reengineering the Corporation : 
• Manifesto for Business Revolution, 1994
• Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, Concepts, Controversies, and Application, 1991
• Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Vol. 7, No. 2, Oktober 2007 : 124 – 129 
• Burnes, Bernard, 2000, Managing Change. Peorson Education Limited, Essex-England 
• Kotter, J. P., 1990, A Force for Change: How Leadership Differs from Management, Free Press, New York 
• Maxwell, John C., 1995, Mengembangkan Kepemimpinan di Dalam Diri Anda (terjemahan), Binarupa Aksara, Jakarta 
• Pott,Rebecca and Jeanne La Marsh, 2004, Managing Change for Success, Ducan Baird Publishers, London 
• Wibowo, 2005, Manajemen Perubahan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 
• Winardi, 2004, Manajemen Perubahan, Kencana, Jakarta 

Sumber http://makalahmajannaii.blogspot.com

Makalah Rancangan Manajemen Kualitas

Pengantar
Pendidikan merupakan sesuatu yang sungguh penting dan sangat strategis sebab lewat pendidikan sebuah bangsa itu berdiri dan meningkat ,program mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan suatu cita cita negara selaku mana yang tercantum dalam pembukaan undang undang dasar negara republik Indonesia.

Berbagai perjuangan telah di tempuh oleh pemerintah dan lembaga pendidikan yang mengemban peran pendidikan,untuk meningkatkan sumber daya anusia Indonesia seutuhnya,tetapi semua menyadari bahwa usaha kearah tersebut balasannya belum tercapai optimal,walaupun ada sekolah yang telah diakui oleh penduduk ,namun ini hanya sedikit sekali dan hanya terdapat di kota kota besar di Indonesia

Menejemen pendidikan merupakan tolok ukur dalam dunia pendidikan elok tidaknya mutu suatu pendidikan,ini sungguh tergantung pada menejemennya banyak persoalan yang terjadi dalam dunia pendidikan dikarenakan oleh tidak tepatnya target dan kebijakan yang diambil oleh menejer dalam suatu lembaga pendidikan,untuk dapat menyelesaikan banyak sekali duduk perkara tersebut maka perlu adanya suatu kajian atau penelitian ke arah itu biar pendidikan memiliki kualitas yang bagus dan signifikan bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Dengan adanya otonomi pendidikan maka ini suatu peluang yang perlu ditangkap,dalam mengorganisir menejemen pendidikan harus benar benar mampu menciptakan output yang sungguh mengembirakan bagi dunia pendidikan Dalam perspektif historis, dengan jelas memastikan bahwa semua manusia pada prinsipnya ialah manager dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban manager tersebut tentan kemanagerannya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyampaikan “kamu sekalian ialah menager adan kamu akan ditanya ihwal apa yang kau pimpin”. Dari keterangan ini, jelaslah bahwa ilmu memimpin telah diberikan Allah baik lewat wahyu maupun lewat fenomena alam. Berbagai leteratur alam menjadi bantalan bagi desain manajemen yang harus dikuasai secara ilmiah demi memenuhi keperluan tanggung jawab yang sudah dianugerahi-Nya.

Dalam bahasa lain, administrasi bantu-membantu sudah ada semenjak awal keberadaan manusia. Namun ilmu ini mulai dikenal secara ilmiah semenjak revolusi industri di Eropa dan semenjak itu piula para praktisi manajemen dan usahawan berusaha menuliskan pengalaman manajemennya. Seperti Tailor, G. Terry dalam bentuk literatur sehingga menjadi embrio pertumbuhan ilmu administrasi dan berkembang pesat terus hingga ketika ini.[1]

Di segi lain, sebagai homo sapien yang memiliki kesanggupan menggunakan logika untuk berfikir menimbulkan manusia mampu menciptakan peradaban yang tinggi. Salah satu tahap paling penting dalam peradaban tersebut ialah insan mampu mengenal agama dan menjadi makhluk religius. Pranata-pranata lain dari peradaban ialah ketrampilan dan kesanggupan dalam memimpin dan mengontrol insan semoga mampu hidup bermasyarakat.[2]

Makalah revisi dalam skala mini ini akan memfokus pembahasannya sekitar sector problematika pendidikan ditinjau dari kualitas menejemennya serta sejauhmana konsep manajemen mampu menjawab problematika tersebut. Karena realitas selama ini banyak kebijakan yang ditempuh baik oleh pemerintah maupun oleh forum-lembaga yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di negara kita seperti golongan swasta.

Secara umum kinerja menajemen kita, khususnya menajemen pendidikan belum menampakkan hasil sumber daya insan Indonesia yang mempunyai kompetensi yang bermutu secara optimal dan kompetitif. Barangkali lewat secuil makalah ini, mampu menjadi wangsit bagi para pegiat pendidikan di negara tersayang ini dan sekaligus dapat memutuskan sebuah penghidangan pendidikan yang berkualitas tinggi secara keseluruhan, yang merata di setiap segmen penduduk , lintas geografis, sosio-ekonomi dan budaya.

Definisi Konsep Manajemen Mutu
Untuk lebih mengerti desain manajemen kualitas secara konprehensif, ada baiknya kita lebih dulu menyaksikan definisi administrasi dari beberapa usulan para ahli. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Inggris yakni management, yang mempunyai arti ketatalaksanaan, tata pimpinan dan pengelolaan.[3] Sementara itu, Syaiful Sagala menyimpulkan bahwa administrasi berasal dari kata managio yaitu “pengurusan” atau managiare yakni “melatih dalam mengontrol langkah-langkah”.[4] Istilah dalam bahasa Arab adalah an Nizam atau at Tanzim, yaitu sebuah tempat yang menyimpan segala sesuatu dan penempatan segala sesuatu pada tempatnya.[5]

Sedangkan secara terminology, terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para hebat, di antaranya yakni G.R. Terry, menyebutkan; management is a distinct process of planning, organizing, actuating, and controlling, perform to determine and accomplish state objectives by the use of human being and other resources.[6] Definisi ini memperlihatkan citra bahwa administrasi itu mengandung arti proses aktivitas, yaitu yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan memakai sumber daya insan dan sumber daya yang lain. Pendapat lain wacana administrasi diungkapkan oleh pakar manajemen asal Arizona State University, Robert Kreitner, yakni “management if the process of working with and thought other to achieve organizational objectives in a changing environment, central to this process is the effective and efficient of limited resources.[7]

Definisi di atas memperlihatkan penekanan pada proses kerja dalam memakai orang-orang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu Frederick Winslow Tailor, seorang pengacara tenar asal Finlandia mengungkapkan sebagaimana dikutip oleh Syaiful Sagala “management is knowing exactly what you want to do and them seeing that they do it by the best and cheapest way” (manajemen yakni mengenali secara sempurna apa yang ingin anda lakukan dan kemudian anda melihat bahwa mereka mengejakan dengan cara terbaik dan termurah).[8]

Di samping itu, terdapat pemahaman lain dari kata administrasi, yaitu “kekuatan yang menggerakkan suatu perjuangan yang bertanggung jawab atas sukses dan gagalnya suatu acara atau perjuangan untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain.[9] Dari banyak sekali pertimbangan para mahir tersebut dapatlah disimpulkan secara sederhana bahwa manajemen adalah kemampuan melakukan pekerjaan dengan orang lain dalam sebuah kelompok yang terstruktur guna meraih target yang diputuskan dalam organisasi ataupun dalam sebuah lembaga. Atau juga bisa dikatakan bahwa menajemen ialah serangkaian acara merencanakan, mengorganisasikan, melakukan, mengatur dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya insan, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan oraganisasi yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien.

Sementara makna kualitas atau mutu, menurut Edward Sallis dalam bukunya” Total Quality management in Education” sebagaimana dikuitp oleh Nurkhalis, memiliki dua rancangan yang berbeda antara rancangan sewenang-wenang dan konsep relatif. Dalam konsep sewenang-wenang suatu barang disebut berkualitas bila menyanggupi patokan tertinggi dan tepat. Sedangkan dalam rancangan relatif, kualitas atau kualitas bukan merupakan atribut dari produk atau jasa. Sesuatu dianggap bermutu kalau barang atau jasa memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Kerenanya mutu bukanlah merupakan tujuan final, melainkan selaku alat ukur atas produk tamat dari standar yang diputuskan. Dalam konsep relatif produk yang bermutu yaitu yang tepat dengan tujuan (fit for their purpose)[10]

Dalam konteks pendidikan pengertian kualitas, dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam “proses pendidikan” yang bermutu terlibat berbagai input, seperti; materi didik (kognitif, afektif atau psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kesanggupan guru), sarana sekolah, sumbangan manajemen dan fasilitas prasarana dan sumber daya yang lain serta membuat suasana yang kondusif. Mutu dalam konteks “hasil pendidikan” mengacu pada prestasi yang diraih oleh sekolah pada setiap kala waktu tertentu.[11]

Seringkali definisi perihal kualitas dikaitkan dengan produk. Menjadi pertanyaan lalu, apakan produk pendidikan itu?. Ini penting untuk ditanyakan, mengenang untuk mengetahui pendidikan itu bermutu atau tidak maka kita perlu tahu produk pendidikan itu sendiri. Pendidikan itu yakni jasa pelayanan (service) dan bukan bikinan barang. Menurut Sallis ada enam perbedaan yang cukup signifikan antara jasa pelayanan dan bikinan barang, ialah pertama, jasa pelayanan umumnya terjadi kontak eksklusif antara pemasokjasa dengan pengguna tamat, kedua, jasa mesti diberikan secara tepat waktu alasannya adalah pelayanan dikonsumsi secara eksklusif pada dikala jasa diberikan, ketiga, jasa pelayanan tidak dapat ditambal sulam atau diperbaiki. Oleh karena itu, peting sekali ditetapkan kriteria pelayanan dari tahap permulaan, keempat, jasa pelayanan berhubungan dengan problem-problem yang absurd, sehingga susah sekali untuk menggambarkan kepada konsumen, kelima, jasa pelayanan biasanya diberikan secara pribadi kepada pelanggan, keenam, sungguh sulit untuk mengukur keberhasialan output dan produkstifitas jasa pelayanan. Satu-satunya indikator kinerja jasa pelayanan ialah kepuasan konsumen[12]

Dhus, pemahaman administrasi mutu terpadu mirip dijelaskan oleh Gasperz sebagamana dikutip oleh Syaiful Sagala yaitu sebuah cara untuk mengembangkan tampilan secara terus menerus pada setiap tingkatan operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan memakai semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia.[13]Jadi administrasi mutu dalam pendidikan adalah sebuah aktifitas pelayanan yang dikerjakan oleh institusi dalam menunjukkan pelayanan kepada satuan pendidikan dan institusi satuan pendidikan yang memperlihatkan pelayanan belajar kepada para siswa dan penduduk .[14] Sasaran mutu manajemen pendidikan yakni proses pencapaian tujuan dan fokusnya ialah kualitas pelayanan mencar ilmu yang berimplikasi pada mutu lulusan. Kualitas pendidikan ini menggambarkan kepuasan para pendidik dalam melakukan tugas profesionalnya, alasannya beliau menerima perlakuan yang cocok dengan bidang yang digelutinya.

Di sisi lain, ia juga menggambarkan kepuasan yang diterima oleh masyarakat atas mutu pelayanan pendidikan disebabkan masyarakat mendapatkan keuntungan dan mamfaat atas kemampuan dan ketrampilan selaku produk dari pendidikan yang di dalam hal ini sering disebut “kualitas lulusan”.[15] Ada empat hal yang terkait dengan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total, yakni; (i) prehatian mesti ditekankan kepada proses dengan terus menerus mengumandangkan peningkatan mutu, (ii) kualitas/kualitas harus ditentukan oleh pengguna jasa sekolah, (iii) prestasi harus diperoleh lewat pengertian visi bukan dengan pemaksaan aturan, (iv) sekolah mesti menghasilkan siswa yang memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, perilaku pintar bijaksana, huruf dan mempunyai kematangan emosional.[16]

Kerangka Kerja dalam Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah
Dalam administrasi peningkatan kualitas berbasis sekolah ini diharapkan sekolah mampu melakukan pekerjaan dalam koridor-koridor antara lain selaku berikut:

Sumber daya; sekolah mesti memiliki fleksibelitas dalam menertibkan semua sumber daya sesuai dengankebutuhan lokal. Selain pembiayaan operasional, pengelolaan keuangan mesti ditujukan untuk: (a) memperkuat sekolah dalam menetukan dan mengalokasikan dana sesuai dengan skala perioritas yang telah ditetapkan untuk proses kenaikan kualitas, (b) pemisahan antara ongkos yang bersifat akademis dari proses pengadaannya, dan (c) penghematan kebutuhan birokrasi sentra.

Pertanggung-tanggapan (accountability); sekolah dituntut untuk mempunyai akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun terhadap pemerintah. Hal ini ialah perpaduan antara janji terhadap tolok ukur keberhasilan dan cita-cita orang bau tanah/penduduk . Pertanggung-jawaban ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana penduduk dipergunakan sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan dalam rangka kenaikan kualitas pendidikan. Oleh karena itu setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggung-tanggapan dan mengkomunikasikannya terhadap orang tua/masyarakat dan pemerintah serta melakukan kaji ulang secara konprehensif kepada pelaksanaan program perioritas sekolah dalam proses peningkatan kualitas.

Kurikulum; berdasarkan kurikulum persyaratan yang sudah ditentukan secara nasional, sekoalh bertanggung-jawab untuk berbagi kurikulum baik standar materi (content) maupun proses penyampaiannya.

Personil sekolah; sekoalh bertanggung jawab dan terlibat dalam proses rekrutmen (dalam arti penentuan jenis guru yang diperlukan) dan training structural staf sekolah. Sementara pembinaan professional dalam rangka pembangunan kapasitas kepala sekolah danpembinaan ketrampilan guru dalam pengimplementasian kurikulum tergolong staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif sekolah.[17]

Uraian di atas menunjukkan waasan pemahaman kepada kita bahwa tanggung jawab kenaikan mutu pendidikan secara mikro sudah bergesar dari birokrasi sentra ke unit pengurus yang lebih dasar adalah sekolah. Dengan kata lain, di dalam penduduk yang kompleks mirip kini di mana berbagai perubahan yang telah membawa kepada pergantian tata nilai yang beraneka ragam dan harapan yang lebih besar terhadap pendidikan terjadi begitu cepat. Oleh sebab itu, yakin atau tidak, bahwa kewenangan pusat tidak lagi secara sempurna dan cepat dapat menanggapi perubahan keinginan penduduk tersebut.

Paradigma Konsep Manajemen Mutu dalam Varia Dunia Pendidikan
Peningkatan mutu pendidikan ialah target pembangunan di bidang pendidikan nasional dan juga merupakan bagian integral dari upaya kenaikan kualitas manusia Indonesia secara kaffah (menyeluruh). Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan oleh undang-undang dasar 1945 menjadi tanggung jawab pendidikan, utamanya dalam merencanakan p[eserta asuh menjadi penduduk yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, rtangguh, kreatif, demokratis dan professional dalam bidangnya masing-masing. Kompetensi ini diharapkan dalam rangka mengantisipasi periode kesejagatan, utamanya globalisasi pasar bebas (free Trade globalization) di lingkungan negara-negara ASEAN, seperti AFTA (Asean Free Trade Area) dan AFLA (Asean Free Labor Area) maupun di kawasan negara-negara Asia Fasifik (APEC).

Di tengah persaingan ketat di abad global dan pasar bebas, dunia pendidikan dituntut untuk lebih ulet menyahuti kesenjangan linear antara pendidikan dengan dunia kerja atau “one to one relationship” yang terputus. Dengan kata lain apa yang terjadi dalam lapangan kerja sukar disertai oleh pendidikan. Melalui undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 perihal otonomi tempat, yang diikuti dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 ihwal metode pendidikan nasional, yang secara langsung besar lengan berkuasa kepada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan.[18] Jika sebelumnya administrasi pendidikan ialah wewenang pemerintah pusat dengan paradigma top-down atau sentralistik, maka dengan berlakunya undang-undang tersebut keenangan bergeser terhadap pemerintah kawasan dengan paradigma button-up atau desentralistik. Ini semua ialah manifestasi dari kesadaran pemerintah dalam melaksanakan upaya penyempurnaan sistem pendidikan.

Di segi lain, pendidikan ialah komponen penting dari kehidupan seseorang dan merupakan faktor strategis bagi sebuah negara. Sifat pendidikan yakni kompleks, dinamis dan kontekstual. Oleh jadinya, pendidikan bukanlah hal yang mudah atau sederhana untuk dibahas. Kompleksitas pendidikan ini mendeskripsikan bahwa pendidikan itu yakni suatu upaya yang serius karena dia melibatkan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik yang mau membentuk abjad diri seseorang secara holistic menjadi insan seutuhnya, dalam hal ini mengacu terhadap kepada utuh fikir, utuh sikap dan utuh amal.

Dalam rancangan manajemen mutu, ukuran berkualitas tidaknya produk suatu forum pendidikan sangat ditentukan oleh produktifitasnya. Artinya, seberapa baik lembaga pendidikan yang bersangkutan mengubah input atau sumber daya menjadi output, produk atau hasil yang memiliki kegunaan selaku hasil sumber daya. Meningkatkan produktifitas dikerjakan dengan memperbaiki proses dalam pengelolaan. Setelah proses diperbaiki barulah tuntutan input atau output dikurangi maupun ditingkatkan secara lebih bijak dan lebih baik selaku bab dari taktik pencapaian tujuan.[19]

Untuk mengerti konsep administrasi mutu atau sering juga disebut manajemen kualitas terpadu (Total Quality Management) dalam institusi pendidikan, diperlukan paradigma yang berpengaruh. Paradigma ini selaku acuan fikir untuk menyaring gosip yang masuk ke dalam fikiran kita dan menerimanya apabila sesuai serta menolaknya jika tidak cocok dengan acuan fikir tersebut. Prinsip esensial dari total quality management ialah bukan inspeksi, akan namun sebuah upaya melaksanakan segala sesuatu dengan benar dari sejak awal setiap waktu yang memfokuskan pada spesifikasi yang dimaksudkan oleh pelanggan atau klien.[20]

Salah satu versi pendekatan manajemen kenaikan mutu yakni memaksimalkan kekuatan sekolah dalam mempekerjakan dirinya dengan disokong oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Bertitik tolak dari pemikiran tersebut maka model pendidikan yang barangkali akan menaikkan ranking kualitas pendidikan Indonesioa di abad yang akan tiba haruslah model pendidikan yang menyebabkan bangsa yang berkualitas dilihat dari ilmu wawasan dan teknologinya (faktor logita) serta bermoral dari kemanusiaannya (faktor budpekerti). Kualitas tersebut dinampakkan pula pada kemampuan daya saing yang tinggi (aspek estetika) dalam menyelesaikan secara bijak aneka macam problematika yang dihadapinya.[21]

Di samping itu, desain administrasi kualitas ialah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba memaksimumkan daya saing organisasi lewat perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, insan, proses dan lingkungan. Namun pendekatan tersebut hanya dapat dicapai dengan memperhatikan karakteristiknya, yakni (1) fokus pada pelanggan baik internal maupun eksternal, (2) memiliki obsesi yang tinggi kepada kualitas, (3) memakai pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan dilema, (4) mempunyai janji jangka panjang, (5) membutuhkan kolaborasi team, (6) memperbaiki proses secara berkelanjutan, (7) menyelenggarakan pendidikan dan training, (8) menawarkan keleluasaan yang terkendali, (9) memiliki kesatuan tujuan, dan (10) adanya ketyerlibatan dan pemberdayaan karyawan.[22]

Berbicara tentang jaminan kualitas atas produk pendidikan, maka senantiasa berkisar pada hasil belajar yang secara khusus menjadi landasan tampilan institusi, ialah prilaku dan disiplin. Manajemen mutu pendidikan mempunyai arti menjamin persyaratan mutu dalam manajemen pendidikan dengan sentra perhatian pada proses mencar ilmu, ialah mutu pengelolaan mencar ilmu yang mau menciptakan penemuan bagi sekolah. Berkaitan dengan ini, focus utama administrasi pendidikan yakni menekankan pada monitoring proses pendidikan yang mengacu pada efektifitas dan efisiensi yang berhubungan erat dengan indicator perfoma dan kepuasan pelanggan internal atau eksternal.[23]

Di lain pihak, untuk memperlihatkan pelayanan terhadap pelanggan, jikalau ditilik dari sudut proses juga memerlukan prosedur, yakni (1) spesifikasi kendali suplai sumber daya insan, mirip profesionalisasi tenaga pengajar, bahan latih dan kemudahan mencar ilmu, dan (2) spesifikasi tolok ukur material yang dibutuhkan dalam proses penggunaannya, mirip legalisasi, pelayanan minimal, tolok ukur peralatan dan perlengkapan yang digunakan. Karena produk utama pendidikan yakni pelayanan (service) dalam pendidikan diharapkan jaminan mutu (quality insurance) yang berkaitan dengan pelayanan mencar ilmu. Model total quality management dalam pengelolaan pendidikan yaitu sebuah tata cara yang menerapkan metode kuantitatif maupun kualitatif wawasan kemanusiaan pada seluruh metode pendidikan. Model ini memastikan bahwa yangmenjadi focus utama ialah proses yang benar dan berkualitas untuk memperbaiki material dan jasa pelayanan pendidikan dan beliau harus disokong oleh komponen insan yang professional dan kompeten sebaga pihak yang bertanggung-jawab dalam melaksanakan jasa pelayanan pemdidikan.[24] Bila semua ketentuan di atas dipatuhi, maka dia akan memperbaiki semua proses esensial untuk memenuhi kebutuhan para pemakai produk dan jasa pendidikan di periode kini dan abad yang hendak tiba.

Lihat FootNote Makalah Konsep Manajemen Mutu

Sumber http://makalahmajannaii.blogspot.com

Makalah Anatomi Dan Rancangan Kurikulum

ANATOMI KURIKULUM
Anatomi berasal dari bahasa Yunani anatomia, dari anatemnein, yang mempunyai arti memangkas atau kemudian akan lebih sempurna dalam pokok bahasan ini kita sebut atau kita artikan dengan memakai arti struktur atau susunan atau juga bab atau komponen[4]. Kurikulum merupakan salah satu bagian yang mempunyai peran penting dalam system pendidikan, karena dalam kurikulum bukan hanya dirumuskan ihwal tujuan yang harus dicapai sehingga memperjelas arah pendidikan, akan tetapi juga memberikan pemahaman ihwal pengalaman mencar ilmu yang mesti dimiliki oleh setiap siswa. Oleh alasannya begitu pentingnya fungsi dan peran kurikulum, maka setiap pengembangan kurikulum pada jenjang manapun mesti didasarkan pada azas-azas tertentu[5].

Anatomi kurikulum mampu dirumuskan menjadi empat bagian, ialah, pertama, Tujuan yang akan diraih, kedua Proses dalam pembelajaran, ketiga Materi yang hendak disampaikan, keempat Evaluasi. Dari keempat rumusan ini salingketerkaitan antara satu dengan yang yang lain. Tujuan yang hendak diraih harus sesuai dengan dengan proses yang mau dilakukan, materi yang mau disampaikan juga tidak terlepas dari proses dan tujuan akan akan diraih dalam suatu kurikulum. Dengan demikian evaluasi tamat dari rumusan tersebut terdapat timbal balik yang relevan terhadap pengembangan kurikulum berikutnya.

Tujuan Akan mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mewarnai komponen-bagian kurikulum lainnya. Sedangkan rumusan tujuan didasarkan terhadap, pertama, Perkembangan tuntutan, keperluan, dan keadaan masyarakat, kedua, Pencapaian nilai-nilai filosofis terutama falsafah negara (Tujuan Pendidikan Nasional). Lias Hasibuan[6] mengemukakan beberapa prinsip dalam pengembangan kurikulum, yakni:

• Prinsip berorientasi pada tujuan.
• Prinsip Relevansi
• Prinsip Efesiensi.
• Prinsip Fleksibilitas.
• Prinsip Integritas.
• Prinsip Kontinuitas.
• Prinsip Sinkronisasi.
• Prinsip Obyektivitas.
• Prinsip Demokratis.

KOMPONEN KURIKULUM
Komponen adalah bab integral dan fungsional yang tidak mampu dipisahkan dari sebuah system kurikulum, sebab bagian itu sendiri memiliki peranan dalam pembentukan system kurikulum. Sebagai sebuah system, kurikulum memiliki bagian-bagian. Komponen-komponen kurikulum dari suatu sekolah mampu didentifikasi secara gampang dengan mengkaji buku atau dokumen kurikulum itu sendiri. Dari isi dokumen kurikulum mampu diketahui bagian-unsur apa saja yang membentuk system kurikulum[7].

Wina Sanjaya[8] mengemukakan bahwa kurikulum merupakan suatu system yang mempunyai bagian-unsur tertentu. Manakala salah satu komponen yang membentuk system kurikulum terganggu atau tidak berkaitan dengan unsur lainnya, maka system kurikulumpun akan terganggu pula.

Komponen Pengembangan tujuan kurikulum
Komponen tujuan ialah salah satu unsur yang sangat penting dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan dan isi atau materi pelajaran serta cara yang digunakan selaku pemikiran penyelenggaraan kegiatan berguru mengajar[9].

Wina Sanjaya[10] mengemukakan beberapa alasan mengapa tujuan perlu dirumuskan dalam kurikulum. Pertama, Tujuan erat kaitannya dengan arah dan target yang mesti diraih oleh setiap upaya pendidikan. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, dengan demikian perumusan tujuan merupakan salah satu bagian yang harus ada dalam sebuah kurikulum. Kedua, melalui tujuan yang jelas, maka dapat menolong pengembang kurikulum dalam merancang model kuriukulum yang mampu dipakai bahkan akan menolong guru dalam merancang system pembelajaran. Ketiga, tujuan kurikulum yang terang dapat digunakan sebagai control dalam memilih batasan dan kualitas pembelajaran.

Pencapaian bagian tujuan kurikulum akan menjadi sangat penting karena pencapaian komponen tujuan ini berakibat eksklusif terhadap pencapaian tujuan-tujuan pendidikan berikutnya[11].

Klasifikasi Tujuan
Menurut Bloom[12] bentuk prilaku selaku tujuan yang mesti dirumuskandapat digolongkan kedalam tiga penjabaran atau tiga domain (bidang), adalah domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor.

Domain kognitif
Domain kognitif ialah tujuan pendidikan yang berafiliasi dengan kemampuan intelektual atau kesanggupan berfikir mirip kesanggupan mengenang dan kesanggupan memecahkan masalah, domain kognitif berisikan enam tingkatan yakni:

• Pengetahuan (knowledge)
• Pemahaman
• Penerapan
• Analisa
• Sintesis
• Evaluasi
• Domain afektif

Domain afektif berkenaan dengan perilaku, nilai-nilai dan apresiasi. Domain ini ialah kelanjutan dari domain kognitif. Krathwohl[13] mengemukakan bahwa domain afektif mempunyai beberapa tingkatan, yakni:

Penerimaan.
Merespon.
Menghargai.
Mengorganisasi.
Karakterisasi nilai.
Domain psikomotor.

Domain psikomotor dalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan kemampuan seseorang. Domain ini dapat dibagi kedalam enam bangian, 1. Gerak reflex. 2. Keterampilan dasar. 3. Keterampilan perceptual. 4. Keterampilan fisik. 5. Gerakan keterampilan. 6. Komunikasi nondiskursif.

Hirarkis Tujuan
Dilihat dari hirakisnya tujuan pendidikan terdiri atas tujuan yang sungguh biasa hingga dengan tutjuan khusus yang bersifat spesifik dan mampu diukur. Tujuan yang bersifat umum sampai dengan bersifat khusus mampu diklasifikasikan menjadi emapat bab adalah: pertama, Tujuan Pendidikan Nasional (TPN), meliputi tujuan jangka panjang, tujuan ideal pendidikan Bangsa Indonesia[14]. Kedua, Tujuan Institusional (TI), mencakup target pendidikan sesuatu lembaga pendidikan. Ketiga, Tujuan Kurikuler (TK), meliputi tujuan yang ingin diraih oleh sesuatu acara studi. Keempat, Tujuan Instrkuksional atau tujuan pembelajaran (TP), meliputi sasaran yang harus dicapai oleh sesuatu mata pelajaran[15].

Komponen Pengembangan bahan kurikulum
Pengembangan materi kurikulum pada hakikatnya yakni membuatkan materi pembelajaran yang diarahkan untuk mencari tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran ialah perangkat untuk membuat lebih mudah pemahaman suatu bahan pembelajaran. Kekeliruan dalam menentukan bahan pembelajaran mampu menghamabt proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian komponen pengembangan materi kurikulum sangat berpengaruh kepada tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas. Pemilihan materi didik dalam kurikulum ialah hal mutlak dalam unsur ini.

Materi pembelajaran (instructional materials) yaitu pengethuan, perilaku, dan keahlian yang harus dikenali dan dimiliki penerima asuh dalam rangka mencapai kemampuan atau kompetensi yang sudah ditentukan[16].

Wina Sanjaya[17] mengemukakan bahwa materi atau bahan kurikulum (curriculum materials) adalah isi atau muatan kurikulum yang harus dimengerti siswa dalam uapay meraih tujuan kurikulum. Komponen materi merupakan materi-bahan kajian yang terdiri dai ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan kedalam proses pembelajaran guna meraih unsur tujuan[18]. Kompenen pengembangan materi yang hendak dikembangkan dalam bahan latih merupakan factor penting dalam meraih tujaun yang telah diputuskan. Ini bermaksud untuk memperlihatkan pengertian kepada siswa perihal apa yang disampaikan oleh seorang guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang terdapat didalam kurikulum yang sudah tersusun. Dalam membuatkan unsur bahan, perlu diperhatikan sumber-sumber pengembangan bahan yang dimaksudkan dalam suatu kurikulum.

1. Sumber-sumber bahan kurikulum

Masyarakat sebagai sumber kurikulum
Sekolah berfungsi untuk merencanakan anak didik supaya mampu hidup ditenagah-tengah masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang mesti diamati dalam pengembangan kurikulum meliputi masyarakat dalam lingkungan sekitar (local), masyarakat dalam tatanan nasional dan masyarakat global. Sumber-sumber bahan kurikulum selain bersumber dari tatanan kehidupan global dan nasional, bahan juga harus bersumber dari penduduk sekitar. Secara khusus masyarakat local mempunyai budaya (kearifan local) tersendiri dimana kurikulum tersebut diberlakukan. Hal ini cukup penting, karena bagaimanapun juga kearifan local ialah bahagian penting dalam mengembangkan proses pendidikan yang hendak diselenggarakan. Disamping itu juga mengajarkan kepada penerima didik akan pentingnya kearifan local selaku Soko Guru kebudayaan nasional[19].

Siswa sebagai sumber kurikulum
Ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam perumusan isi kurikulum yang berkaitan dengan siswa, ialah:

• Kurikulum sebabaiknya diadaptasi dengan pertumbuhan anak.
• Isi kurikulum sebaikanya mencakup keahlian, wawasan dan sikap yang mampu dipakai siswa dalam pengalamannya sekarang dan juga berkhasiat menghadapi kebutuhannya pada periode yang hendak datang.
• Siswa hendakany didorong untuk belajar berkat kegiatannya sendiri.
• Apa yang dipelajari siswa hendaknya sesuai dengan minat dan keinginan siswa[20].
• Ilmu pengetahuan selaku sumber kurikulum.

2. Tahap penyeleksian materi kurikulum
Penyeleksian merupakan langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam pengembangan materi kurikulum. Penyeleksian dimaksud mencakuap, Pertama, Identifikasi kebutuhan (need assesement), Kedua, menerima bahan kurikulum (assess the curriculum materials), Ketiga, Analisis bahan (analyze the materials), Keempat, evaluasi bahan kurikulum (appraisal of curriculum materials), Kelima, menciptakan keputusan mengadopsi materi (make anadoption decision)[21].

3. Jenis-jenis materi kurikulum
Jenis materi kurikulum yang haru sdipelajari siswa berisikan fakta, rancangan, prinsip, hokum, dan keterampilan. Fakta adalah sifat atau suatu tanda-tanda, peristiwa, benda, yang wujudnya mampu ditangkap oleh panca indra, sedangkan fakta ialah pengetahuan yang berhubungan dengan data-data spesifik (tunggal) baik yang telah maupun yang sedang terjadi yang mampu diuji atau diobservasi[22].

4. Kriteria Penetapan materi kurikulum
Ada beberapa pertimbangan dalam menetapkan materi kurikulum yang ditinjau dari sudut siswa, yakni: Pertama, Tingkat kematangan siswa, Kedua, Tingkat pengamalan anak, Ketiga, tahap kesulitan bahan[23].

Komponen Metode
Komponen sistem mampu dibagai kedalam dua bahaagian, (a). tata cara dalam pemahaman luas tidak cuma sekedar sistem mengajar saja akan namun menyangkut taktik pembelajaran, serta membangun nilai, wawasan, pengalaman, dan keahlian pada diri anak asuh, (b). sistem dalam pengertian sempit yakni berupa penggunaan salah satu cara dalam mengajar atau belajar[24].

Komponen Evaluasi
Evaluasi ialah tindakan yang dilaksanakan untuk mengenali hasil pengajaran pada utamanya dan hasil pendidikan pada umumnya. Selain itu evaluasi juga memiliki kegunaan bagi perbaikan pengajaran (evaluasi sebagai feed back)[25].

Untuk melihat sejauh mana kesuksesan dalam pelaksanaan kurikulum diperlukan evaluasi. Komponen penilaian ialah satu bagian yang berafiliasi bersahabat dengan komponen yang lain, maka cara evaluasi atau evaluasi akan menentukan tujuan kurikulum, bahan atau materi, serta proses berguru mengajar.

Penilaian sungguh penting, tidak cuma untuk memberikan sejauh mana tingkat prestasi anak bimbing, tetapi juga suatu sumber input dalam upaya perbaikan dan pembaharuan kurikulum. Penilaian dalam arti luas, tidak cuma mampu dilaksanakan oleh pendidik, tetapi juga kelompok penduduk luas[26].

DESAIN KURIKULUM
Desain kurikulum ialah rancangan, teladan atau model. Mendesain kurikulum bermakna menyusun rancangan atau menyusun model kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolah. Mendesain kurikulum tidak terlepas dari perencanaa yang matang dan baik sehingga tujuan yang mau direncanakan dapat diraih dengan baik pula. Mike Threlfall menyebutkan, bahwa: “aim of planning across the curriculum is to balance the needs of children and those of staff with the necessary systems, procedures and policies in relation to rencana. I have indicated a need to plan thoroughly and carefully but you will also need to find a place for flexibility, spontaneity and imagination”[27].

Dengan demikian, desian kurikulum tidak terlepas dari tujuan perencanaan kurikulum yang menyeimbangkan keperluan anak dan orang-orang yang terlibat dengan sistem yang diharapkan, prosedur dan kebijakan dalam kaitannya dengan penyusunan rencana. Saya sudah memberikan keperluan untuk merencanakan teliti dan hati-hati namun Anda juga akan perlu mendapatkan kawasan untuk fleksibilitas, spontanitas dan khayalan.

Dalam mendesain kurikulum, ada beberapa model desain kurikulum yang mampu diutarakan dalam makalah ini, yaitu:

Desain Kurikulum Disiplin Ilmu
Longstreet[28] mendefinisikan rancangan kurikulum ialah rancangan kurikulum yang berpusat kepada wawasan (the knowledge centered desain) yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu, oleh alasannya adalah itu model rancangan ini jiga dinamakan versi kurikulum subjek akademis yang penekananny diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa.

Ada tiga bentuk organisisi kurikulum yang berorientasi pada disiplin ilmu, ialah: subject centered desain, learned centered desain, duduk perkara centered rancangan. Setiap rancangan kurikukum memberikan teknik atau cara yang efektif dalam proses pembelajaran supaya berjalan dengan efektif dan efisien. Tetapi tidak setiap desain kurikulum dapat dijadikan pemikiran dalam melaksanakn proses pembelajaran, alasannya adalah setiap rancangan kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanannya.

Subject Centered Curriculum
Pada subjek ini, materi atau isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah, mata pelajaran-mata pelajaran tersebut tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Organisasi materi atau isi kurikulum pada subjek ini berpusat pada mata pelajaran secara terpisah, kurikulum ini juga dinamaka separated subject curriculum[29]

Subject Correlated Curriculum
Pada organisasi kurikulum ini mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah, akan tetapi mata pelajaran-mata pelajaran yang mempunyai kedekatan atau mata pelajaran sejenis dikelompokkan sehingga menjadi sebuah bidang studi (broadfield). Mengkorelasikan bahan atau isi materi kurikulum dapat dilaksanakan dengan beberapa pendekatan, yakni; 1). Pendekatan struktural, adalah pendekatan kajian suatu pokok bahasan ditinjau dari berapa mata pelajaran sejenis. 2). Pendekatan Fungsional, adalah pendekatan yang didasarkan pada pengkajian dilema yang berarti dalam kehidupan sehari-hari, dan 3). Pendekatan Daerah, ialah pendekatan mata pelajaran diputuskan berdasarkan lokasi atau tempat[30].

Integreted Curriculum
Model organisasi kurikulum ini tidak lagi menampakkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi, tetapi berguru berangkat dari sebuah pokok persoalan yang mesti dipecahkan, selanjutnya persoalan tersebut dinamakan unit. Subject Correlated Curriculum berfungsi untuk mengembangkan siswa dari sisi intelektual dan seluruh aspek yang berhubungan dengan perilaku, emosi, dan keahlian. Organisasi kurikulum ini berfungsi untuk mengembangkan proses kognitif atau pengembangan kemampuan berfikir siswa lewat latihan memakai ide dan melaksanakan proses penelitian ilmiah[31].

Desain Kurikulum Berorientasi pada Masyarakat
Beauchamp[32] merumuskan desian kurikulum yang berorientasi pada masyarakan merupakan suatu desian kelompok social untuk dijadikan pengalaman mencar ilmu anak didalam golongan. Artinya, urusan yang dihadapi dan diharapkan oleh suatu golongan social, mesti menjadi materi kajian anak bimbing di sekolah. Ada tiga perspektif rancangan kuriukulum yang berorientasi pada kehidupan penduduk , yakni:

• Perspektif Status Quo (the status quo perspective).
• Rancangan kurikulum ini diarahkan untuk melestarikan nilai-nilai budaya penduduk
• Perspektif Pembaharuan (the reformist perspective).
• Kurikulum dikembangkan untuk lebih mengembangkan kwalitas masyarakat itu sendiri.
• Perspektif Masa Depan (the futurist perspective).

Perspektif ini sering dikaitkan dengan kurikulum rekonstruksi social, yang menekankan kepada proses mengembangkan relasi antara kurikulum dan kehidupan social, politik, dan ekonomi masyarakat. Model kurikulum ini lebih mengutamakan kepentingan social dari pada kepentingan individu[33].

Desain Kurikulum Berorientasi pada Siswa
Hal yang mendasari rancangan ini adalah bahwa pendidikan diselenggarakan untuk menolong anak asuh. Selanjutnya Muhaimin[34] menyebutkan bahwa selaku objek utama dalam pendidikan, utamanya dalam proses belajar mengajar, penerima latih memegang peranan yang sangat mayoritas. Dalam proses belajar mengajar, peserta latih mampu memilih kesuksesan berguru melalui penggunaan intelegensia, daya motorik, pengelaman, kemauan dan komitmennya yang muncul dalam diri mereka tanpa paksaan. Makara kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan irama kemajuan anak ajar. Dalam merancang kurikulum yang berorientasi pada siswa perlu mengamati hal-hal sebagai berikut:

Kurikulum haru sdisesuaikan dengan kemajuan anak
Isi kurikulum harus meliputi keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dianggab berguna untuk kurun sekarang dan kala yang akan datang.

Anak hendaknya ditempatkan sebagai subjek mencar ilmu yang berusaha untuk berguru sendiri. Artinya siswa mesti didorong untuk melakukan aneka macam kegiatan mencar ilmu, bukan hanya sekedar menerima info dari guru.

Diusahakan apa yang dipelajari siswa sesuai dengan minat, bakat dan tingkat pertumbuhan mereka. Artinya, apa yang seharusnya dupelajari bukan diputuskan dan dipandang baik dari sudut guru atau dari sudut lain akan namun ditentukan dari sudut anak latih itu sendiri[35].

Desain kurikulum yang berorientasi pada siswa, mampu dilihat dalam dua perspektif, yakni:

Perspektif kehidupan anak dimasyarakat
Siswa sebagi sumber kurikulum yakin bahwa hakikat mencar ilmu bagi siswa adalah bila siswa berguru secara riil dari kehidupan mereka di penduduk . Kurikulum yang berorientasi pada anak asuh dalam perspektif kehidupan di masyarakat, menginginkan bahan kurikulum yang dipelajari disekolah serta pengalaman mencar ilmu, disesain sesuai dengan kebutuhan anak anak selaku persiapan semoga mereka mampu hidup ditengah penduduk .

Perspektif Psikologis
Perspektif ini ialah rancangan kurikulum yang didasarkan atas pertimbangan kepada jiwa penerima asuh. Desain kurikulum ini ditujukan untuk kepentingan peserta bimbing, sebab itu pertimbangan-pertimbangan terhadap kejiwaan peserta asuh diabadikan selaku salah satu yang penting untuk dimengerti dalam proses pelaksanaan kurikulum[36]. Dalam persepktif psikologis, desain kurikulum yang berorientasi pada siswa, sering juga diartikan selaku kurikulum yang bersifat humanistic, yang muncul selaku reaksi kepada proses pendidikan yang hanya memprioritaskan segi intelektual. Kurikulum humanistic sanagt menekankan kepada adanya relasi emosional yang baik antara guru dan siswa. Guru mesti bisa membangun situasi yang hangat dan dekat yang memungkinkan siswa mampu mencurahkan segala perasannya dengan penuh doktrin[37]. Sedangkan dalam sudut pandang Pendidikan Agama Islam pendekatan humanistic dalam pengembangan kurikulum bertolak dari wangsit “memanusiakan insan”. Penciptaan konteks yang mau member potensi manusia untuk menjadi lebih human, untuk mempertinggi harkat insan ialah dasar filosofi, dasar teori, dasar penilaian dan dasar pengembangan acara pendidikan[38]

Desain Kurikulum Teknologis
Pendekatan teknologis dalam menyusun kurikulum atau acara pendidikan bertolak dari analisis kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan peran-peran tertentu. Materi yang diajarkan, criteria evaluasi sukses, dan strategi belajarnya ditetapkan sesuai dengan analisis tugas (job analysis)[39]. Model rancangan kurikulum teknologi difokuskan kepada efektivitas program, metode, dan materi-materi yang dianggab dapat meraih tujuan. Teknologi mensugesti kurikulum mampu dilihat dari dua segi, yaitu sisi penerapan hasil-hasil teknologi dan penerapan teknologi sebagai suatu metode[40].

Kurikulum teknologi, banyak dipengaruhi oleh psikologi mencar ilmu behavioristik. Salah satu cirri dari mencar ilmu ini yakni menekankan pada contoh tingkah laku yang bersifat mekanis mirip yang digambarkan dalam teori Stimulus Respon. Kurikulum ini memiliki karakteristuk sebagai berikut:

• Belajar dipandang sebagai proses respons terhadap rangsangan.
• Belajar dikelola menurut langkah-langkah tertentu dengan jumlah tugas yang harus dipelajari.
• Secara khusus siswa berguru secara perorangan, walaupun dalam hal-hal tertentu, mampu saj mencar ilmu secara golongan[41].
• Selanjutnya untuk efektivitas dan keberhasilan implementasi teknologi kurikulum hendaklah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
• Kesadaran akan tujuan, artinya siswa perlu mengerti bahwa pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan.
• Dalam pembelajaran siswa diberi kesempatan mempraktekkan kecakapan sesuai dengan tujuan.
• Siswa perlu diberi tahu hasil yang telah diraih. Dengan demikian siswa perlu menyadari apakah pembelajaran telah dianggab cukup atau masih perlu santunan[42].

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, serta keterlibatan siswa secara penuh dlam proses berguru mengajar, maka tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Namun disisi lain guru sebagai perencana dan pendesain kurikulum pastinya haarus mengenali keadaan sekolah secara biasa dan keadaan siswa secara khusus.

PENUTUP
Makalah yang berjudul Anatomi dan Desain Kurikulum ini mendeskripsikan perihal bagian yang mesti ada pada setiap kurikulum serta desain kurikulum yang dapat digunankan untuk proses pembelajaran. Dalam pendesaianan kurikulum itu terdapat beberapa bagian, diantaranya yaitu tujuan kurikulum, materi asuh atau bahan atau isi dari kurikulum tersebut, strategi mengajar atau metode mengajar, dan penilaian pengajaran. Komponen-unsur tersebut saling berhubungan satu dengan yang yang lain. Setiap unsur memiliki isi yang sangat penting bagi kelangsungan kurikulum.

Desain kurikulum merupakan rencana pembelajaran yang mesti dilaksanakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Desain kurikulum yang mampu digunakan diantaranya ialah subject centered curriculum, subject correlated curriculum, integrated curriculum. Setiap rancangan kurikukum memberikan teknik atau cara yang efektif dalam proses pembelajaran semoga berlangsung dengan efektif dan efisien. Tetapi tidak setiap desain kurikulum dapat dijadikan selaku salah satu pedoman dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi setiap desain kurikulum mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanannya.

Daftar Pustaka

• Al-Syaibani, Oemar Muhammad Al-Toumy. Filsafat Pendidikan Islam. diterjemahkan Hasan Langgulung. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
• Al Musanna. Revitalisasi Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan Karakter Melalui Evaluasi Responsif. dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.
• Beauchamp. Curriculum Theory. dalam Wina Sanjaya. Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarata: Kencana Media Group, 2010.
• Bloom, Benajamin S. Taxonomy of Education Objective: Cognitive Domain. New York: David McKay, 1964.
• Faizin, Muhammad. Anatomi dan Desain Kurikulum. dalam er.com/search?q=anatomi-kurikulum, tanggal 15 April 2011
• Hasibuan, Lias. Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.
• Idi, Abdullah. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. Jogjakarta: Arruzz Media, 2007.
• Krathwohl, dkk. Taxonomy of Education Objectives: Affective Domain. dalam Wina Sanjaya. Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarata: Kencana Media Group, 2010.
• Longstreet, Harold G., dkk. Curriculum for Millenium. dalam Wina Sanjaya. Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarata: Kencana Media Group, 2010.
• Maunah, Binti. Metodologi Pengajaran Agama Islam. Jogjakarta: Teras, 2009.
• Munir. Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi. Bandung: Alfabeta, 2008.
• Muhaimin. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
• Norne, Herman H. dalam. Ramayulis dan Samsul Nizar. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia, Cet. 2, 2010.
• Ramayulis dan Samsul Nizar. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Kalam Mulia, Cet. 2, 2010.
• Sanjaya, Wina. Kurikulum Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet, 3, 2010.
• Threfall, Mike. Planning Across the Curriculum. dalam Kate Ashcroft and David Palacio. Implementing the Primary Curriculum, A Teachers Guide. Washington DC: The Falmer Press, 1997.
• Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Jakarta: Sinar Grafika.

Footnote
---------------------
[1] Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. 2, 2010), 194.
[2] Herman H. Norne, dalam Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. 2, 2010), 195.

[3] Lihat Oemar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani, Filsafat Pendidikan Islam, diterjemahkan Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 485; Al-Syaibani memberikan kerangka dasar yang jelas tentang kurikulum pendidikan islam; Pertama, Dasar agama, yang mebnjadi ruh dan target tertinggi dalam kurikulum. Dasar agama dalam kurikulum pendidikan islam jelas harus didasarkan pada Al-Qur’a>n, al-sunnah dan sumber-sumber yang bersifat furu’ lainnya, kedua, Dasar Falsafah, dasar ini memberikan pemikiran bagi tujuan pendidikan islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan persepsi hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai sebuah kebenaran, bai ditinjau dari sisi ontology, epistimologi maupun aksiologi, ketiga Dasar Psikologis, dasar ini menawarkan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri pertumbuhan psikis peserta didik, sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya, memeperhatikana kecakapan fatwa dan perbedaan perorangan antara satu akseptor ajar denngan yang lainnya, keempat, Dasar Sosial, dasar ini menunjukkan gambaran bagi kurikulum pendidikan islam yang tercermin pada dasar social yang mengandung cirri-ciri masyarakat islam dan kebudayaannya, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berfikir dan adab kebiasaan, seni dan sebagainya. Ramayulis dan Samsul Nizar, Filsafat Pendidikan Islam, 195.

[4] Muhammad Faizin, Anatomi dan Desain Kurikulum, dalam er.com/search?q=anatomi-kurikulum, tanggal 15 April 2011.

[5] Wina Sanjaya, Kurikulum Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet, 3, 2010), 31.

[6] Lias Hasibuan, Kurikulum dan Pemikiran Pendidikan, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 86-87.
[7] Ibid, 37.
[8] Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, 99.
[9] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 ihwal Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), (Jakarta: Sinar Grafika).

[10] Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, 101.
[11] Lias Hasibuan, Kurikulum dan Pemikiran, 38.
[12] Benajamin S. Bloom, Taxonomy of Education Objective: Cognitive Domain, (New York: David McKay, 1964), 89.

[13] Krathwohl, dkk, Taxonomy of Education Objectives: Affective Domain, dalam, Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarata: Kencana Media Group, 2010), 104.

[14] Muhammad Faizin, Anatomi dan Desain, dalam er.com/search?q=anatomi-kurikulum, tanggal 15 April 2011.

[15] Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, 106-113.
[16] Munir, Kurikulum Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi, (Bandung: Alfabeta, 2008), 61.
[17] Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, 114.
[18] Lias Hasibuan, Kurikulum dan Pemikiran, 39.

[19] Al Musanna, Revitalisasi Kurikulum Muatan Lokal untuk Pendidikan Karakter Melalui Evaluasi Responsif, dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), 245.

[20] Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, 116.
[21] Ibid, 120.
[22] Ibid, 120.
[23] Ibid, 121.
[24] Lias Hasibuan, Kurikulum dan Pemikiran, 39.
[25] Binti Maunah, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jogjakarta: Teras, 2009), 50.
[26] Abdullah Idi, Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek, (Jogjakarta: Arruzz Media, 2007), 57.

[27] Mike Threfall, Planning Across the Curriculum, dalam, Kate Ashcroft and David Palacio, Implementing the Primary Curriculum. A Teachers Guide, (Washington DC: The Falmer Press, 1997), 28.

[28] Harold G. longstreet, dkk, Curriculum for Millenium, dalam, Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarata: Kencana Media Group, 2010), 64.

[29] Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, 65.
[30] Ibid, 66.
[31] Ibid, 67.

[32] Beauchamp, Curriculum Theory, dalam, Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktek Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarata: Kencana Media Group, 2010), 67.

[33] Wina Sanajaya, Kurikulum dan Pembelajaran, 69.
[34] Muhaimin, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), 121.
[35] Wina Sanajaya, Kurikulum dan Pembelajaran, 71.
[36] Lias Hasibuan, Kurikulum dan Pemikiran, 54.
[37] Wina Sanjajya, Kurikulum dan Pembelajaran, 73.
[38] Muhaimin, Pengembangan Kurikulum, 142.
[39] Ibid, 164.
[40] Wina Sanjajya, Kurikulum dan Pembelajaran, 74.
[41] Ibid, 76.
[42] Ibid, 76.

Sumber http://makalahmajannaii.blogspot.com

Makalah Administrasi Forum Dan Manajemen Pembelajaran

Makalah Manajemen Lembaga dan Manajemen Pembelajaran

oleh: Marintan Lubis 

A. Manajemen forum
Tujuan penyelenggaraan pendidikan menengah umum (SMU) dan (SMK) yaitu untuk mempersiapkan penerima latih dalam menuju pendidikan tinggi, sebab itu fungsinya lebih pada penyiapan siswa dalam kerangka akademik serta dasar–dasar pengetahuan sebagai landasan besar lengan berkuasa untuk tumbuhnya sikap dan sopan santun sebagai ilmuan[1]. Dalam Islam, pendidikan berasal dari kata “tarbiyah” dan bahasa berasal dari bahasa Arab[2], ialah proses mengubah tingkah laku individu akseptor didik pada kehidupan eksklusif, masyarakat dan alam sekitarnya; proses tersebut dikerjakan melalui pendidikan selaku sebuah aktifitas asasi dan profesi di antara sekian banyak profesi asasi dalam masyarakat.

Manajemen berdasarkan Mary Parker Follet " The art of Getting things Done Through People" yang artinya adalah sebagai proses pencapaian tujuan lewat pendayagunaan sumberdaya insan dan material secara efisien. Manajemen yang berkenaan dengan pendayaan, selaku contohnya di sekolah, hal ini tentunya menjadi alternative yang paling sempurna untuk mewujudkan sekolah yang mampu berdiri diatas kaki sendiri dan mempunyai kelebihan tinggi.[3]Manajemen berasal dari kata " managio" yaitu pengurusan atau "managiare" dalam artian perjuangan melatih dan mengendalikan langkah-langkah. Biasanya, administrasi diartikan sebagai ilmu, kiat, dan profesi.[4]

Menurut Dale, struktur itu yakni prosedur organisasi. Pada struktur itulah didapatkan apa yang mesti dijalankan setiap personalia organisasi dan akan terlihat jelas implementasinya dalam kegiatan-acara sehari-hari. Manajemen dalam prinsifnya yaitu integrasi dan penerapan ilmu serta pendekatan analisa yang dikembangkan oleh berbagai disiplin ilmu. Tiap organisasi ataupun forum membutuhkan pengambilan keputusan, pengorganisasian kegiatan, penanganan manusia, pembagian peran dan wewenang, penilaian prestasi yang mengarah kepada sasaran kelompok yang seluruhnya ini selaku aktivitas manajemen. Inti dari administrasi itu sendiri yaitu leadership yaitu kemampuan untuk menggerakkan orang-orang untuk mengikuti pemimpin. Sebagaimana falsafah managemen menyampaikan bahwa sebuah keseluruhan atau pengetahuan dan akidah yang ialah dasar yang luas guna mendeterminasikan pemecahan-pemecahan sejumlah problema dalam sebuah forum organisasi.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
Sesuai dengan aspirasi berbagai kelompok masyarakat, maka proses pembentukan lembaga pembantu di sekolah, maka dengan hadirnya Dewan pendidikan dan Komite Sekolah akan menolong pensosialisasian program dengan perencanaan yang masak. Agar program sosialisasi mampu dijalankan di sekolah.[5] Keberadaan Dewan Pendidikan harus bertumpu pada landasan partisipasi penduduk dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, kehadirannya harus mengamati pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun tugas yang dijalankannya sebagai berikut.

• Pemberi pertimbangan (advisory body) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
• Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pedoman maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
• Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
• Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan penduduk .

B. Manajemen Pembelajaran
Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa manajemen sungguh perlu dan memilih dalam proses mencar ilmu dan mengajar. Kenyataan tersebut pastinya menunjukkan bagi kita bahwa peran managemen kian dipertimbangkan dalam membangun pendidikan yang berkualitas disekolah. Pendidikan dan latihan selalu cenderung lebih tergantung pada penemuan sains dan oleh alasannya adalah proses didik-mengajar telah ditekankan penting seni dan kemampuan. Secara tradisional, organisasi dipandang selaku cara mengendalikan sumber-sumber untuk mencapai sejumlah tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, untuk menentukan tujuan pembelajaran sangat perlu diketahui bagaimana bergotong-royong bentuk-bentuk prinsif dalam berguru yang diantaranya ialah : Hal apapun yang dipelajari oleh murid, maka ia harus mempelajari sendiri; dan tidak ada seorang pun mampu melaksanakan kegiatan mencar ilmu tersebut untuknya Setiap murid berguru menurut tempo (kecepatan)nya sendiri, dan untuk setiap kelompok umur, terdapat kombinasi dalam kecepatan berguru Seorang murid belajar lebih banyak bilamana setiap langkah segera diberikan penguatan (reinforcement) Penguasaan secara sarat dari setiap langkah memungkin mencar ilmu secara keseluruhan lebih berarti Apabila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka dia harus lebih termotivasikan untuk belajar, dan menginagi secara baik. Sehubungan dengan waktu yang ditetapkan dan kesanggupan guru sebagai pengelola selalu terbatas, maka para tenaga pengajar sedapat mungkin mengkonsentrasikan kepada pelaksanaan pekerjaan dengan menghapus peranannya yang unik dalam pengoraganisasian sebagai pengelola sumber mencar ilmu. Dengan demikian dimungkin untuk mengisolasikan dan mengidentifikasikan empat fungsi umum yang merupakan ciri pekerjaan tenaga pengajar selaku manager yang dianataranya yaitu :

• Merencanakan, ini ialah pekerjaan seorang guru untuk menyusun tujuan belajar.
• Mengorganisasikan, guru berperan untuk mengatur dan menghubungkan sumber-sumber belajar, sehingga dapat merealisasikan tujuan mencar ilmu dengan cara yang lebih efektif, efisien dan hemat.
• Memimpin, guru bertugas sebagai motivator untuk mendorong dan menstimulisasikan murid-muridnya sehingga mampu siap untuk mewujukan tujuan belajar Mengawasi, guru bertugas untuk memilih apakah fungsinya dalam mengoranisasikan dan memimpin untuk merealisasikan tujuan yang sudah dirumuskan. Jika tujuan belum dapat diraih, maka guru mesti menganggap dan menertibkan kembali situasi dan bukan mengubah maksudnya. [6]

Menurut Harjanto, perencanaan yang komfrenshif mampu diperoleh, maka seyogianya dikerjakan dalam 6 (enam) tahaf proses yaitu : Pertama, tahap perencanan meliputi menciptakan,mengadakan tubuh atau bab yangbertugas dalam melaksanakan fungsi perencanaan, menetapkan mekanisme penyusunan rencana, mengadakan reorganisasi struktural internal administrasi semoga mampu berpartisipasi dalam proses penyusunan rencana serta proses implementasinya dan memutuskan mekanisme serta mekanisme untuk menghimpun dan menganalisa data yang dipergunakan dalam perencanaan. Kedua, tahap perencanaan awal yang berisikan aktivitas-aktivitas:
Tahap diagnosis yang ialah membandingkan out put yang diperlukan dengan apa yang telah dicapai sekarang. Tahap ini bertujuan mengenali apakah planning telah terealisasi mencukupi dan relvan.

Tahap formulasi rencana, ialah kebijakan yang menawarkan arah terhadap upaya memperbaiki kekurangan dan kelemahan sebuah planning. Kebijakan itu perlu dirumuskan secara rinci sehingga merupakan kerangka dasar dalam menciptakan keputusan yang lebih kecil dan lebih jelas. Kegiatan merumuskan kebijakan itu dengan menamai formulasi kebijakan dan ialah fungsi politisi dari mereka yang berwenang dalam organisasi

Penilaian kebutuhan ialah tindak lanjut sehabis kebijakan ditetapkan


C. Metode-metode Pembelajaran pendidikan Islam di SMU dan Sekolah Menengah kejuruan

1. Metode Ceramah
Pengertian dari sistem ini adalah cara menyampaikan sebuah pembelajaran tertentu dengan jalan penuturan secara ekspresi terhadap anak didik. Ciri yang menonjol dalam meode ceramah, dalam pelaksanaan pengajaran di Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yakni peranan guru terlihat sangat dominant saat memberikan bahan-materi pelajaran, penguasaan kelas, mengorganisasikan kegaitan-kegiatan pembelajaran.

2. Metode Diskusi atau Musyawarah
Metode diskusi ialah salah satu cara yang mampu digunakan dalam menyelesaikan dilema, yang mungkin menyangkut kepentingan bersama, dengan jalan musyawarah untuk mufakat memperluas pengetahuan dan cakrawala pemikiran. Sedangkan metode diskusi yakni cara bagaimana menyuguhkan materi pelajaran melalui proses pemeriksaan dengan cermat terhadap suatu dilema tertentu dengan jalan bertukar anggapan, dan memeriksa dengan cermat kekerabatan yang terdapat dalam setiap duduk perkara yang sedang dibahas. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan membiasakan anak latih untuk mencari balasan yang benar dan setepat-tepatnya.

3. Metode Demonstrasi dan Eksperimen
Melalui sistem ini anak bimbing akan diperkenalkan dengan alat-lalat peraga (memeragakan), untuk memperjelas suatu pemahaman, atau untuk memberikan bagaimana melaksanakan dan jalannya suatu proses pembutan sesuatu terhadap siswa. Metode demostrasi ini dapat dilakukan ketika memberikan pelajaran seperti, fiqh ( belajar sistem berwu'dhu, sembahyang dan lain sebagainya). Sedangkan metode eksperimen mampu menerangkan dan memilih kadar tanah yang mau dipakai saat melakukan tayammum.

4. Metode Sosiodrama dan Bermain Peranan ( Role Playing Methode)
Sosiodrama merupakan sistem mengajar dengan jalan mendramatisasikan bentuk tingkah laku dalam relasi sosial. Pada metode bermain peranan, titik tekannya terletak pada keterliban emosional dan penagatan panca indera ke dalam sebuah problem yang secara aktual dihadapi. Metode ini dipakai di SMU dan SMK dikarena perlunya melatih dan menanamkan kesetiakawanan dan rasa tanggung-jawab terhadap siswa dikala siswa menerima dilema dan persoalan secara langsung ataupun ketika bekelompok.

5. Metode Kelompok Kerja
Pemakaian sistem ini dilakukan dalam kelompok kerja siswa yakni dengan menyajikan bahan dimana guru menggolongkan siswa ke dalam beberapa golongan atau grup tertentu untuk menyelesaikan tugas yang telah diputuskan dengan cara bantu-membantu dan bahu-membahu. Metode ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan siswa dan rasa toleransi serta menumbuhkan rasa percaya diri saat mengapresiasiakan kesanggupan diantara kelompoknya.[8]

F. Keterkaitan Manajemen Lembaga dan Manajemen Pembelajaran dengan pendidikan Islam di SMU dan Sekolah Menengah kejuruan

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa manajemen sungguh berperan penting dalam menata dan mengorganisasikan program-program dalam sekolah sehingga sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Penerapan administrasi dengan strategis diformulasikan dengan (1) menetapkan tugas utama yang dengan melibatkan perangkat-perangkat sekolah (2) melakukan assessment lingkungan sekolah yakni dengan memperhatikan keadaan yang terjadi dan kemungkinan-kemungkinan pergeseran yang mau terjadi tergolong pertumbuhan organisatoris. (3) Menetapkan arah dan sasaran[9]. Melihat menyaksikan uraian perihal manajemen dan forum keorganisasian di sekolah, seperti sekolah menengah Umum ( SMK) dan sekolah menengah kejuruan (Sekolah Menengah kejuruan) nampak terang bahwa adanya keterikatan dan kekerabatan antara administrasi lembaga dan pembelajaran pendidikan Islam di SMU dan Sekolah Menengah kejuruan. Hal tersebut mampu dilihat pada :

Visi Pembelajaran[10]
Misi Pembelajaran
Tujuan Pembelajaran

Melihat 3 (tiga) tujuan pendidikan tersebut dan sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan Nasional yang menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 3 wacana pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kesanggupan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk mengembangkan potensi penerima ajar supaya menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, pintar, piawai,inovatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokrasi serta bertanggungjawab.[11]

Kemudian dijelaskan kembali pada pasal 12 Bab V bahwa setiap penerima didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan sesuai dengan pendidikan yang beragama. Pendidikan agama Islam yang diajarkan disekolah sebagaimana dengan keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan bahwa di sekolah-sekolah negeripendidikan agama Islam diajar selama 120 menit (2 jam) dalam setiap ahad[12]. Dari berbagai uraikan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan nasional sudah dimanajemen, baik secara lembaga dan pembelajaran wacana menempatkan pendidikan agama Islam di sekolah SMU dan Sekolah Menengah kejuruan juga sekolah-sekolah yang sederajatnya. Pendidikan dan pembelajaran di sekolah SMU dan SMK diubahsuaikan dengan agama dan iman masing-masing para siswa.

Mau lihat Footnote Makalah Manajemen Lembaga dan Manajemen Pembelajaran?..lihat disini

Daftar Pustaka

• Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia .Jakarta: Prenada Media, 2003
• Depertemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia,Undang Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003: Tentang Sistem Pendidikan Nasional.Jakarta, 2003
• Haidar Putra Daulay,Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia (Jakarta:Kencana, 2005
• Harjanto,Perencanaan pengajaran: Komponen MKDK Materi Disesuaikan dengan Silabi Kurikulum Nasional IAIN(Jakarta:rineka Cipta, 2005
• Ivor K. Davies,Pengelolaan Belajar: Seri Pustaka Teknologi Pendidikan No.8 .Jakarta: Rajwali Pers, 1986
• Syaiful Sagala,administrasi Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan:Membuka rungan kreativitas, penemuan dan perdayaan peluangsekolah dalam system otonomi sekolah.Bandung:ALPABETA, 2006
• _______Administrasi Pendidikan Kontemporer.bandung:AlPABETA, 2005
• Tayar Yusuf dan Syaiful Anwat,Metodologi Mengajar Agama dan Bahasa Arab(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995
• www.Google.Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Jalan R.S. Fatmawati, Cipete - PO.BOX 12001, Jakarta Selatan
• ______depdiknas

Sumber http://makalahmajannaii.blogspot.com