BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kehidupan insan tidak pernah lepas dari komponen sosial dan budaya. Sepanjang kegiatan kehidupan insan, aktivitasnya tidak terlepas dari golongan manusia yang lain. Karena hal itu dibilang bahwa manusia ialah mahluk sosial alasannya adalah memerlukan kedatangan dan pinjaman serta tugas serta orang lain. Sosial budaya ini tercermin pada kegiatan sekelompok insan secara tolong-menolong.Hal-hal yang dilaksanakan manusia, cara mengerjakannya, bentuk pekerjaan yang diinginkan merupakan unsur suatu budaya.Maka, aspek sosial ditinjau dari hubungan antarindividu, antar penduduk serta aspek budaya ditinjau dari proses pendidikan manusia tersebut melalui materi yang di pelajari, cara belajarnya, bagaimana gaya belajarnya, bentuk- bentuk mencar ilmu serta pengajaranya.
Pendidikan pada hakikatnya adalah kegiatan sadar dan disengaja secara sarat tanggung jawab yang dikerjakan orang cukup umur terhadap anak sehingga timbul interaksi dari keduanya semoga anak tersebut meraih kedewasaan yang dicita-citakan yang dijalankan secara sedikit demi sedikit berkesinambungan di semua lingkungan yang saling mengisi (rumah tangga, sekolah, masyarakat)unsur sosial merupakan aspek individual alamiah yang ada sejak insan itu lahir. Langeveld mengatakan “setiap bayi yang lahir dikaruani potensi sosialitas atau kesanggupan untuk bergaul, saling berkomunikasi yang pada hakikatnya terkandung komponen saling memberi dan saling menerima (Umar Tirtarahardja, 2005:18). Aktivitas sosial tercermin pada pergaulan sehari-hari, dikala terjadi interaksi sosial antarindividu yang satu dengan yang lain atau individu dengan golongan, serta antar kelompok. Didalam interaksi ini ada keterkaitan yang saling mensugesti (Abu Ahmadi, 2003:13).
BAB II
PEMBAHASAN
A. Politik Pendidikan
Pendidikan yaitu sala satu bentuk interaksi insan. Pendidikan adalah sebuah tindakan sosial yang pelaksanaanya dimungkinkan lewat sebuah jaringan kekerabatan- hubungan kemanusiaan. Jaringan-jaringan inilah bareng dengan korelasi-relasi dan peranan peranan individu di dalamnyalah yang memilih budpekerti pendidikan di suatu masyarakat.
Jika politik diketahui selaku “ praktik kekuatan, kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat dan pembuatan keputusan- keputusan otoritatif ihwal alokasi sumberdaya dan nilai- nilai sosila”. Maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain ialah sebuah bisnis politik
Politik yaitu bagian dari paket kehidupan forum- forum pendidikan. Bahkan menurut Baldridge, lembaga- forum pendidikan dipandang sebagai sitem politik mikro, yang melaksanakan semua fungsi utama metode- sistem politik.
Hal ini memastikan bahwa pendidikan dan politik yakni dua hal yang saling berafiliasi akrab dan saling mensugesti. Berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung komponen- komponen politik, begitu pula sebaliknya setiap acara politik ada kaitanya dengan aspek- aspek kependidikan.
B. Aspek-Aspek Dalam Pendidikan
Pendidikan tidak akan terealisasi secara baik jika tidak memandang pada bermacam- macam aspek. Yang dimaksudkan dengan aspek disini yaitu sudut pandang, maka sudut pandang tersebut sungguh menentukan dalam mempertimbangkan sesuatu. Dalam Pendidikan, memang ada bervariasi aspek, di antara faktor yang lebih banyak didominasi adalah politik dan sosial.
1. Aspek politik dalam pendidikan
Sebagaimana di maklumi bahwa yang mau dituju oleh pendidikan nasional yakni pendidikan yang yang menuju kepada masyarakat industri yang tidak terlepas dari tujuan politik ideologi bangsa kita sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, Pancasila dan GBHN. Sistem Pendidikan Nasional telah merumuskan dasar, fungsi dan tujuan pendidikan, yakni : Pendidikan Nasional menurut Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; Pendidikan Nasional berfungsi untuk menyebarkan pertumbuhan serta memajukan kualitas kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya merealisasikan tujuan nasional; Pendidikan Nasional bermaksud mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyebarkan manusia Indonesia seutuhnya, ialah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekertu luhur, mempunyai wawasan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
Apabila dilihat rumusan tersebut di atas, nampaknya sudah jelas dan sistematik serta ialah kerangka pola bagi politik pendidikan nasional dalam semua faktor pendidikan. Sebenarnya rumusan ini merupakan penjabaran dari politik ideologi nasional ke dalam sektor pendidikan. Pada dasarnya pembangunan dalam sektor pendidikan adalah faktor dari pembangunan politik bangsa, yang tidak lain sebagai konsistensi antara arah politik dengan cetak biru pembangunan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945 (HAR. Tilaar, 2003:161).
Tujuan nasional selaku ideologi dasar dari masyarakat dan bangsa kita menjiwai terbentuknya masyarakat industri terbaru, ideologi pembangunan dan politik pendidikan nasional. Ilmu wawasan, teknologi serta berita sangat menentukannya, alhasil sungguh perlu dikenali oleh masyarakat serta berkembangnya kehidupan demokrasi. Maka demokrasi terbaru memerlukan rakyat yang selain berpaham nasionalis itu juga berwatak demokrat. Baik paham nasionalisme maupun adab demokrat tidaklah tumbuh sendiri, melainkan harus dididikan melalui proses sosialisasi pendidikan politik.
Dengan demikian, penduduk industri terbaru adalah masyarakat yang mengacu pada mutu dalam segala aspek kehidupan, kualitas tersebut akan hidup dalam penduduk yang tinggi disiplinnya. Justru itu masyarakat industri terbaru yang dikehendaki tidak mampu dilepaskan dari dasar Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 serta GBHN, dengan intinya adalah pemerataan, kualitas kehidupan insan dan masyarakat Indonesia dan pembangunan yang berbudaya nasional.
Salah satu unsur politik pendidikan yang menunjang kehidupan penduduk industri modern ialah pendidikan yang memperioritaskan terhadap mutu. Pemberian prioritas kepada kualaitas bukan berarsi suatu sistem pendidikan yang elitis tetapi yang memberi potensi kepada setiap orang membuatkan talenta sesuai kemampuannya dengan. Pendidikan yang pilih-pilih untuk rogram yang berkaitan, pendidikan untuk anak cendekia, ialah program yang perlu dikerjakan.
Politik pendidikan dengan sadar merencanakan tenaga yang cukup jumlahnya dan terampil untuk mendukung masyarakat industri perlu dengan benar-benar disiapkan. Persoalannya yakni masyarakat industri modern yang akan kita bina ialah penduduk yang adil dan sejahtera.
Oleh alasannya itu pendidikan ialah landasan utama bagi tumbuhnya rasa nasionalisme yang positif. Usaha ini tentu saja mesti menerima perhatian utama dalam pendidikan dasar 9 tahun ( masuk akal 9 tahun ). Pelaksanaan politik pendidikan ini menuntut cara penghidangan yang efektif sesuai dengan taraf pendidikan rakyat dan tumbuhnya kehidupan yang terbuka. Untuk itu metodologi yang rasional dan kritis sangat dibutuhkan sehingga mampu mengolah banyak sekali bentuk arus globalisasi.
Dalam hal ini, akhirnya politik pendidikan nasional perlu ditata dalam sebuah organisasi yang efesien dan dikontrol oleh yang profesional. Yang tidak mampu dielakkan adalah keterpaduan antara banyak sekali jenis dan jenjang pendidikan nasional sebagai metode pengelolaan pembangunan nasional.
2. Aspek sosial dalam pendidikan
Sebagaimana yang sudah di ketahui bahwa manusia yaitu makhluk sosial (Soscial Being atau homo saphiens ). Kita sebagai manusia dilahirkan ke alam dunia ini dalam kondisi yang lemah, tak berdaya. Karena insan tidak berdaya, maka ia tidak akan mampu melangsungkan hidupnya tanpa perlindungan orang lain.
Fithrah-potensi insan yang dibawa sejak lahir baru mampu dan bisa meningkat dalam pergaulan hidupnya, dan manusia yang dilahirkan itu tidak akan menjadi manusia tanpa pengembangan kesempatantersebut sebagaimana yang dikehendaki oleh fatwa Islam. Di antara nash yang menyatakan demikian, dapat diketahui dari surat Al-Hujurat ayat 13, yakni:
يأيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر او انثى و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا
Dari nash tersebut diatas dapat disinyalir betapa pentingnya memperdayakan masyarakat. Untuk memperdayakan penduduk , yang pertama ialah mengembang kan potensinya. Potensi tersebut dapat dikembangkan ialah melalui pendidikan. Dengan pendidikan, manusia akan berwawasan, memiliki bermacam ilmu wawasan. Ilmu pengetahuanlah yang hendak menyebabkan seseorang atau masyarakat dapat diperdayakan untuk bermacam-macam kepentingan, baik yang berhubungan dengan pribadinya maupun yang berkaitan dengan penduduk . Kedua, dengan jalan sosialitas insan ( social being ), dalam fatwa Islam inilah yang diketahui dengan ta’arafu-berkenalan, menjalin relasi secara baik. Keadaan seperti itulah yang dikehendaki oleh fatwa Islam sekaligus memperdayakan masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan, terutama dalam mengorganisir pendidikan.
Apabila seseorang telah mampu bergaul dan menyesuaikan dirinya dengan kehidupan kelompoknya, memiliki arti orang tersebut mampu mengenal nilai yang berlaku dalam kehidupan sosialnya, sekaligus memperkembangkan pribadinya. Dengan interaksi sosial itu insan mampu mewujudkan kehidupannya, karena tanpa timbal balik dalam interaksi sosial itu, dia tidak akan mampu mewujudkan kemungkinan dan potensi-potensinya sebagai individu ( Gerungan, 1966 : 26 ). Mengenai sosialitas manusia ( social being ) terlaksananya pendidikan secara baik yakni dengan saling gotong royong sebagai makh luk sosial. Pernyataan ini dapat dipertegas dengan firmanAllah:
وتعاونوا علي البرّ و التّقوي (المائدة : 2)
Aspek- faktor sosial pendidikan mampu digambarkan dengan memandang ketergantungan individu- individu satu sama lain dalam proses belajar. Makhluk-makhluk bukan insan seperti binatang buas, burung-burung, atau serangga mampu hidup cuma berpedoman pada warisan biologis, sebuah program genetik bagi tingkahlaku makhluk hidup. Pola-pola diwarisi mengajarnya memelihara anaknya, mencari makan, dan mempertahankan kawasannya.
Sebaliknya, kebanyakan yang perlu diketahui oleh insan tidak diprogramkan melalui genetik. Semenjak dan masa sangat muda lagi kanak-kanak sudah mesti mulai mempelajari cara hidup yang terlalu banyak macamnya.Cara hidup yang disebut kebudayaan itu tidak mampu diwariskan secara biologis, harus selalu dipelajari oleh setiap individu.
Sekolah, yang ialah institusi formal untuk belajar, mewajibkan sejumlah persyaratan terhadap pendidikan. Akibatnya, belajar di sekolah sungguh berlainan dengan yang berlaku di dalam keluarga, dalam sahabat-teman sebaya, atau dalam komunitas. Makara pendidikan dalam pengertiannya yang sungguh luas mampu dianggap selaku suatu proses sosialisasi yang melaluinya seseorang mempelajari cara hidupnya.
Dimensi- dimensi sosial pendidikan yang dibicarakan dalam faktor- faktor sosial pendidikan yakni:
a. aspek sosial yang ditanamkan oleh pendidikan yang berlaku disekolah, seperti pewarisan budaya dari generasi renta ke generasi muda. Ini berlaku pada semua masyarakat, dahulu atau pun kini, termasuk dalam penduduk Indonesia sendiri. Juga pewarisan ketrampilan. ketrampilan dan generasi ke generasi. ini juga berlaku di masyarakat manapun, walaupun teknologi ketrampilan itu selalu berganti. Juga pewarisan nilai-nilai dan iktikad merupakan fungsi pendidikan. Nilai-niiai scperti kejujuran, solidaritas, gotong-royong adalah nilai-nilai yang tak dapat tidak harus wujud jika masyarakat itu akan hidup terus. Sebab kumpulan apapun tak akan hidup sebagai kumpulan tanpa nilai-nilai itu sebagai pemersatu.
b. aspek sosial yang kedua yang menghipnotis pendidikan adalah ciri-ciri budaya yang lebih banyak didominasi pada tempat-tempat tertentu di mana sekolah-sekolah itu wujud. Walaupun pengelompokan seperti ini tidak senantiasa memberi citra yang jernih terhadap golongan yang dibicarakan di situ. Sebab faktor-aspek lain turut memainkan peranan di dalamnya, mirip doktrin politik dan sosial, status sosio ekonoimi, kelas sosial, etnik, ras, agama dan lain-lain.
c. aspek sosila ketiga yang memainkan peranan pada pendidikan ialah aspek-aspek organisasi, dan segi birokrasi. Adanya sistem adrninistrasi yang bersifat hirarkis dan lazimnya berlaku pada tiap organisasi persekolahan. Juga relasi-relasi dan sisi formal dan informal yang masing-masing tergantung pada tata cara-sistem sosial yang mengadakannya. Begitu juga guru dan adininistrasi, hubungan orang bau tanah, guru, hubungan sahabat-teman sebaya, dan hubungan guru, murid, semuanya besar pengaruhnya dalam pelaksanaan pendidikan.
d. aspek sosial keempat yang terpenting mempengaruhi pendidikan yaitu metode pendidakan itu sendiri. Istilah sistem pendidikan berniat sebuah teladan total masyarakat dalam institusi formal, biro-distributor dan organisasi yang meimindahkan wawasan dan warisan kebudayaan yang menghipnotis pertumbuhan sosial, spiritual, dan intelektual seseorang. Walaupun mungkan kita memeriksa tata cara pendidikan dalam tempat kota, kota madya, propinsi dan lain-lain, namun biasanva dibentuk dalam bentuk lebih besar, mirip sebuah negara.
Tidak ada suatu tata cara pendidikan yang tetap dan statis. Perlu juga disadari bahwa tata cara pendidikan selalu dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan dan kekuatan-kekuatan sosial, budaya, spiritual, ekonomi, dan politik.
BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Pendidikan yaitu suatu tindakan sosial yang pelaksanaanya dimungkinkan lewat sebuah jaringan kekerabatan- kekerabatan kemanusiaan. Jaringan-jaringan inilah bersama dengan hubungan-hubungan dan peranan peranan individu di dalamnyalah yang menentukan sopan santun pendidikan di suatu masyarakat. Politik yakni bab dari paket kehidupan lembaga- forum pendidikan Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang saling bekerjasama akrab dan saling mensugesti. Berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung komponen- bagian politik, begitu juga sebaliknya setiap kegiatan politik ada kaitanya dengan faktor- faktor kependidikan
DAFTAR PUSTAKA
- A.Gaffar, MS., Dasar Dasar Administrasi dan Supervisi Pengajaran, Padang : Angkasa Raya, 1992
- Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, Bandung : Rosdakarya, 2005
- Asnawir, Administrasi Pendidikan, Padang : IAIN Press, 2003
- Departemen Agama RI. Al-Qur`an dan Terjemahnya, Surabaya : Toha Putra, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1990
- Harold G. Shane, Arti Pendidikan Bagi Masa Depan, Jakarta : Rajawali, 2003
- HAR Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional, Bandung : Rosdakarya, 2003
- M.Sirozi, Politik Pendidikan, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, Jakarta : Bina Aksara, 2003
- Oemar Hamalik, Kurikulum Pembelajaran, Jakarta : Bumi Aksara,2005
- Soedijarto, Menuju Pendidikan Nasional Yang Relevan dan Bermutu, Jakarta : Balai Pustaka, 2001
- Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi, Jakarta : Rineka Cipta, 2001
Sumber http://makalahmajannaii.blogspot.com
EmoticonEmoticon