Sejak merdeka, ada berbagai macam dilema yang terus dihadapi oleh Negara Indonesia. Mulai dari mempertahankan kemerdekaan dari tangan penjajah yang ingin menguasai kembali Indonesia, pertentangan agama, hingga perselisihan antar suku telah tidak dapat dikesampingkan lagi. Berbagai latar belakang menimbulkan banyak masalah – permasalahan baru. Tidak sedikit juga beberapa di antara duduk perkara tersebut sudah dapat diatasi dengan jalan hening. Namun ada juga yang belum dituntaskan sampai saat ini.
Sebagai negara yang berdaulat dan memiliki latar belakang sejarah yang panjang, Indonesia masih terus berjuang untuk mempertahan kedaulatan tersebut. Salah satu dilema Negara Indonesia yang hingga dikala ini belum teratasi yaitu perihal konflik kenegaraan yang mengancam kedaulatan negara. Masalah tersebut berada di Indonesia bagian timur yang jikalau dilihat dari geografis cukup jauh ibu kota negara, terlebih jikalau bukan Papua.
Akhir – akhir ini konflik di Papua terus memanas, dan salah satunya dipicu oleh sebuah kelompok atau organisasi yang berbasis di Papua. Kelompok tersebut bermaksud ingin melepaskan diri dari Negara Kedaulatan Republik Indonesia, sama seperti yang pernah terjadi di Tanah Rencong, Daerah spesial Aceh bertahun-tahun silam. Dan kalangan tersebut berjulukan Organisasi Papua Merdeka atau disingkat dengan OPM. Lalu apa itu OPM dan bagaimana organisasi tersebut mampu ada di Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, di bawah ini akan dipaparkan tentang OPM. Mari kita simak!
Sejarah Organisasi Papua Merdeka
Organisasi Papua Merdeka atau OPM merupakan suatu organisasi yang diresmikan pada tahun 1965, namun telah beroperasi sejak bulan Desember 1963 memiliki tujuan menyelesaikan pemerintahan Papua dan Papua Barat dan memisahkan diri dari Negara Indonesia. Gerakan OPM sungguh tidak boleh di Indonesia alasannya dapat menimbulkan penghianatan yang dilaksanakan oleh Provinsi Papua itu sendiri. Ada beragam cara yang dilakukan oleh OPM untuk membebaskan diri dari Indonesia, dimulai dari jalur diplomatik , melakukan upacara dengan mengibarkan bendera Bintang Kejora, sampai melakukan aksi militan yang berujung pada konflik Papua.
Awal mula dirikan OPM dimulai semenjak Perang Dunia II. Saat itu Hindia Belanda membantu memasok minyak untuk melawan Jepang hingga berakhir dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Di saat itu juga Nugini Belanda atau Nugini Barat dan Australia menguasai wilayah Papua dan Nugini Britania yang menolak Jepang bersatu sampai pada karenanya bersekutu dengan pasukan Amerika Serikat dan Australia untuk bertempur di Perang Pasifik.
Hingga adanya relasi antara Nugini Belanda dengan Belanda ialah mengangkat warga Papua menjadi bagian pemerintahan hingga dengan pengaktifan pemerintahan Indonesia pada tahun 1963. Sebelumnya telah ada kontrakdi tahun 1957 antara Australia dengan Belanda yang menyampaikan bahwa teritori mereka berdua lebih baik disatukan dan merdeka. Namun, tidak ada upaya pembangunan di teritori Australia serta adanya kepentingan oleh Amerika Serikat, membuat munculnya 2 wilayah berpisah dan memunculkan suatu organisasi yang berjulukan Organisasi Papua Merdeka.
Seiring berjalannya waktu, OPM terus berusaha untuk mendeklarasikan kemerdekaan Papua dan planning tersebut telah ditentukan pada tahun 1971 oleh Nicolaas Jouwe bareng dua komandan OPM yakni Jacob Hendrik Prai dan Seth Jafeth Roemkorem. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 1 Juli 1971 yang dilaksanakan oleh Roemkorem dan Prai dengan mendeklarasikan Republik Papua Barat.
Pembentukan TPNPB
TPNPB atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ialah sayap militer dari Organisasi Papua Merdeka (OPM). TPNPB diresmikan pada tanggal 26 Maret 1973 setelah dilaksanakan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat pada tanggal 1 Juli 1971 di Markas Victoria. Pembentukan dari TPNPB berdasarkan pada Konstitusi Semetara Republik Papua Barat yang sudah ditetapkan pada tahun 1971 Bab V di bab Pertahanan dan Keamanan. Sedangkan Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dijabat oleh Jendral Goliath Tabuni sejak tahun 2012.
Bentuk Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka
Sejak dirikan OPM melakukan banyak aksi dengan melakukan berbagai macam teror. Salah satunya yang terjadi pada tahun 1978 dengan mengantarsurat ancaman kepada perusahan pertambangan Freeport Indonesia untuk melakukan kerja sama pemberontakan. Tentu saja rencana tersebut ditolak oleh Freeport sehingga OPM mulai melancarkan aksinya terhadap Freeport dengan cara memangkas jalus pipa slurry dan materi bakar, pembakaran gudang sampai meledakan beberapa akomodasi perusahaan. Akibat insiden tersebut Freeport mengalami kerugian sampai mencapai $123.871,23.
Di tahun 1986, Dewan Revolusi OPM atau OPMRC berupaya menjangkau kemerdekaan dengan jalur kampanye diplomasi internasional. Mereka bermaksud menerima legalisasi secara internasional dalam upaya kemerdekaan Papua Barat di dalam lembaga – lembaga internasional mirip PBB, Forum Pasifik Selatan, Gerakan Non-Blok hingga ASEAN.
Pada tahun 1996, OPM berhasil menyandra sejumlah orang Eropa dan Indonesia. Mereka terbagi menjadi grup peneliti dan yang lain berasal dari kamp hutan. Namun dua sandra dari grup peneliti berhasil dibunuh sedangkan sisanya dibebaskan.
Di Bulan Juli 1998, bendera Bintang Kejora sukses dikibarkan oleh OPM di atas menara air di Kota Biak di Pulau Biak. OPM berhasil menguasai daerah tersebut selama beberapa hari sampai karenanya militer Indonesia sukses membubarkannya. Salah satu tokoh OPM, Filep Karma sukses ditangkap.
Pada tanggal 8 April 2012, OPM berhasil menyerang sebuah pesawat milik Trigana Air setelah melaksanakan pendaratan di Bandara Mulia, Puncak Jaya, Papua. Ada sekitar 5 militan bersenjata OPM melepaskan tembakan ke arah pesawat secara tiba – tiba sampai pesawan kehilangan kontrol dan menabrak sebuah bangunan. Seorang jurnalis Papua Pos bernama Leiron Kogoya tewas sesudah tertembak di bagian leher. Pilot Beby Astek dan Kopilot Willy Resubun terluka oleh cuilan peluru, seorang ibu rumah tangga terluka di lengan kanan bersama anaknya berusia 4 tahun yang terluka di lengan kiri.
Dan pertentangan terbaru pada bulan Agustus 2019 ialah perkara ujaran rasis terhadap mahasiswa Papua yang berada di Surabaya. Masalah tersebut berujung pada agresi demonstrasi yang dijalankan oleh masyarakat Papua di Manokwari dan Sorong pada hari Senin, 19 Agustus 2019. Aksi demo tersebut berjalan ricuh hingga memperabukan gedung DPRD dan juga menghancurkan fasilitas umum. Di kawasan lain, terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora di Fakfak pada tanggal 21 Agustus 2019. Kepala Kepolisian Sektor Fakfak, Ajun Komisaris Besar Deddy Four Millewa mengatakan jika pengibaran bendera Bintang Kejora menjadi penyebab kerusuhan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus tersebut. Beliau menyampaikan jikalau OPM berhasil mendirikan bendera Bintang Kejora dan juga memaksa Bupati Fakfak turut memegang bendera. Di lain pihak terdapat sekelompok warga yang tergabung dalam Masyarakat Barisan Merah Putih meminta OPM untuk menurunkan bendera tersebut. Akan tetapi mereka menolak sampai jadinya timbul saling serang antar kedua kalangan.
Sumber ty.com
EmoticonEmoticon