Apa Penyebab Indonesia Pindah Ibu Kota Dan Mengapa Gres Terlaksana Saat Ini?

Beberapa waktu yang kemudian, Presiden Indonesia, Joko Widodo memberikan berita bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Pulau Jawa tepatnya pada Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota ini bukan tanpa alasannya, bahkan sebelumnya ihwal tersebut pernah diutarakan sebelumnya saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu sudah dibentuk tiga opsi ihwal pemindahan ibu kota. Ketiga pilihan tersebut antara lain:

• Menetapkan distrik pemerintahan untuk berada di sekeliling Monas tetapi tetap di Jakarta


• Memindahkan ibu kota ke daerah yang dekat dengan Jakarta berjarak 50 – 70 kilometer


• Memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa

Alasan Ibu Kota Pindah

Rencana pemindahan ibu kota bergotong-royong sudah ada sejak abad pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Namun ketika itu Indonesia masih belum menentukan dan juga mendesain sendiri ihwal bagaimana ibu kota yang akan dibentuk nantinya. Kepala Bappenas, Bambang Brodjo menjelaskan ada beberapa alasan mengapa Presiden Joko Widodo ingin memindahkan ibu kota untuk secepatnya dijalankan. Dua argumentasi di antaranya yakni menyaksikan keadaan kota Jakarta yang telah tidak ideal dan juga keinginan untuk melepaskan diri dari bayang – bayang kolonialisme. Seperti yang kita ketahui kalau semenjak zaman Indonesia dijajah oleh Bangsa Belanda, pusat pemerintahan kolonial Belanda berada di Batavia atau saat ini berjulukan Jakarta. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan jikalau konsep ibu kota yang gres nanti yakni menggunakan rancangan Kota Pancasila.

Selain alasan di atas tadi, ada argumentasi lain mengapa ibu kota mesti segera dipindahkan adalah dikala ini Jakarta ialah sentra dari segala jenis bidang, kepadatan penduduk juga terus berkembangsetiap tahunnya. Tidak heran bila jumlah penduduk di Jakarta saat ini mencapai 10,3 juta jiwa (belum termasuk yang tinggal di kawasan metropolitan dan sekitarnya). Bambang juga menjelaskan dan membandingkannya dengan kota paling besar kedua di Indonesia adalah Surabaya di mana jumlah penduduknya hanya sekitar tiga juga jiwa. Bahwa konsentrasi penduduk yang berada di Jakarta dan juga fokus seluruh aktivitas ekonomi di Jakarta sudah terlalu tinggi.

Alasan selanjutnya yaitu mengenai bantuan ekonomi pulau – pulau kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB) sebagian besar berasal dari pulau Jawa adalah sekitar 58,48%. Dan dari kawasan Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) menyumbang sekitar 20,85% dengan perkembangan ekonomi di pulau Jawa sendiri sebesar 5,61%. Hal juga menjadi duduk perkara tersendiri bagi pemerintah Indonesia alasannya tidak meratanya perekonomian antara di Jawa dengan daerah – daerah lain di luar Jawa.

Terlebih lagi ketika ini keadaan kota Jakarta yang senantiasa mengalami kemacetan saban hari, duduk perkara drainese yang jelek hingga terjadi banjir di beberapa daerah dikala musim hujan tiba, penurun permukaan tanah di sepanjang pantai utara yang mempunyai dampak pada meningkatnya permukaan air bahari, serta telah berkurangnya sumber air tanah menawarkan urusan tersendiri bagi kota Jakarta. Alasan tersebut dijelaskan oleh Bambang berdasarkan data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2017 menjelaskan jika Jakarta mengalami kerugian yang disebabkan oleh kemacetan sampai meraih Rp100 triliun setiap tahunnya. Sedangkan berdasarkan data dari World Economic Forum tahun 2018 sekitar 95% wilayah Jakarta Utara akan karam di tahun 2050.

Dampak Pindahnya Ibu Kota

Pemindahan ibu kota sudah pasti memberikan banyak pergantian meskipun tidak terjadi secara langsung. Tetapi setidaknya mengurangi beban yang selama ini ditanggung oleh Jakarta secara signifikan. Menurut Jehansyah Siregar seorang dosen Institut Teknologi Bandung yang mempelajari informasi perumahan dan permukiman menjelaskan bahwa pemindahan ibu kota ke luar Jawa akan meminimalisir beban Jakarta hingga 30 – 50%.

Dikutip dari Kumparan, menurut Alan Potter di dalam jurnalnya yang berjudul Locating the Government: Capital Cities and civil conflict tahun 2017 ditulis bahwa sentra pemerintahan yang berada di luar kawasan megapolitan besar tidak akan mudah didominasi oleh kepentingan dari kawasan megapolitan, sampai kesudahannya akan lebih memuaskan pihak yang lebih luas serta mengurangi potensi terjadinya konflik sipil.

Mengapa Ibu Kota Baru Dipindahkan Sekarang?

Sebelum menjelaskan penyebab mengapa ibu kota mesti dipindahkan, Joko Widodo sudah melakukan peninjauan terhadap beberapa daerah yang akan dipilih selaku lokasi gres dari ibu kota. Tempat – kawasan tersebut yaitu Palangka Raya di Kalimantan Tengah yang mempunyai luas daerah 2.400 km², Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur dengan luas 3.333,06 km² dan Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan yang memiliki luas 5.066,96 km². Dengan melakukan pendataan hingga melaksanakan kajian selama kurang lebih tiga tahun lamanya, balasannya ditentukan bahwa lokasi baru ibu kota paling ideal yaitu berada di sebagian Kabupaten Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara.

Ada beberapa argumentasi mengapa diseleksi di Provinsi Kalimantan Timur, pertama resiko dari petaka cukup kecil seperti peristiwa banjir, kebakaran hutan, tsunami, gunung berapi hingga tanah longsor. Alasan kedua adalah lokasinya cukup strategis dan berada di tengah – tengah Negara Indonesia. Ketiga lokasi ini berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sedang meningkat ialah Samarinda dan Balikapapan. Keempat di lokasi ini juga memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dibandingkan di tempat lain di Kalimantan. Dan terakhir yakni lahan yang tersedia untuk pemerintah cukup luas sekitar 180 ribu hektar.

Dan alasan mengapa ibu kota gres dipindahkan kini adalah bahwa pemerintah tidak bisa selamanya membebankan kepada Jakarta dan juga Pulau Jawa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam kepadatan penduduk. Masalah lain juga banyak dihadapi oleh Jakarta dan Pulau Jawa yakni polusi udara, pencemaran air, kemacetan lalu lintas yang telah saatnya mendapatkan penanganan khusus. Tidak cuma itu saja, beban perekonomian Indonesia hanya sebagian besar bergantung pada Jawa dan Jakarta. Maka tidak heran bila terjadi kesenjangan perekonomian antara yang berada di Jawa dengan luar Jawa.

Pro dan Kontra Pemindahan Ibu Kota Baru

Rencana pemindahan ibu kota memang diumumkan pada tahun 2019. Namun perencanaan tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 – 2023 merupakan proses pembangunan ibu kota dan di tahun 2024 merupakan permulaan pemindahan sentra pemerintahan ke lokasi baru. Terlepas dari itu semua, pemindahan ibu kota menjadikan pro dan kontra di berbagai kelompok tergolong dalam lingkup anggota dewan. Bahkan 4 anggota DPD DKI menolak keputusan tersebut dengan alasan pemindahan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan seharusnya bisa dipakai untuk kesejahteraan rakyat. Total biaya yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota gres kurang lebih sekitar Rp466 triliun. Dana tersebut berasal dari APBN sebanyak 19% dan sisanya berasal dari Kerja sama dengan Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) serta investasi dari BUMN dan swasta.

Sumber ty.com